Skenario penggulingan SBY

Skenario penggulingan SBY,Berdasarkan hasil Rapat khusus yang di gelar di Hotel Darmawangsa,Sabtu, (5/12) Pukul 21:28 WIB beredar resume pertemuan di Hotel Dharmawangsa ke milis. Isinya tentang skenario penggulingan pemerintahan SBY. Milis ini diberi judul Resume Pertemuan di Hotel Darmawangsa.

Di dalamnya disebutkan bahwa telah ada pertemuan di Hotel Dharmawangsa. Yang mengejutkan, beberapa nama tokoh penting disebut dalam resume itu. Mereka adalah Prabowo Subianto, Surya Paloh, Suryopratomo, Syafii Maarif, Din Syamsudin, Jusuf Kalla, Yudi Latif, Fajroel Rahman, Ray Rangkuti. Inilah isi resume yang beredar itu:


Analisa Situasi:

1. Isu korupsi adalah memang isu kelas menengah

2. Tidak menyentuh ke rakyat langsung

3. Namun berdasarkan pengalaman dalam demokrasi liberal, isu ini efektif untuk menjatuhkan kekuasaan SBY (ex: Gus Dur, Joseph Estrada, dll) melalui mekanisme parlementer

4. Di tingkat rakyat isu korupsi dapat menjadikan kekuasaan kehilangkan kepercayaan dan apatisme terhadap elite politik

5. Jika isu ini terus berkembang dan persoalan kemiskinan serta lapangan kerja akut akan menjadi potensi sentimen yang akut juga: akan menjadi kesamaan isu ekonomi, akan terdorong isu politik bisa mengulangi peristiwa Mei 1998.

Klarifikasi Target:

1. Memperbesar isu pemerintah bersih dan efektif hingga SBY terdelegitimasi

2. Reposisi jabatan dan tawar menawar mengganti posisi

3. Menggulingkan SBY sebelum 100 hari dengan parlementer

4. Menggulingkan SBY dengan amuk massa

Pola Gerakan

Mendorong Gerakan Atas :

1. Akan tetap dimotori kelompok yang berkumpul di Imparsial dan Kontras ditugaskan kepada Syafii Maarif dan Din Syamsudin yang masih bisa berbicara dengan Todung Mulya Lubis, Komarudin Hidayat, Goenawan Mohamad/Bambang Harry Murti.

Platform: Clean Goverment

Sasaran Prioritas: pemberantasan korupsi dengan membersihkan institusi penegak hukum. Kelompok ini cenderung bargaining karena mereka mendukung liberalisasi, dan berhenti setelah TPF terbentuk (tetapi ketika SBY berpidato tentang pengungkapan bank Century dianggap akan mengorbankan Wapres Boediono, kemudian mereka langsung menyerang SBY yang bakal jatuh sebelum 100 hari.

2. Akan tetap dimotori Kompak, (ditugaskan kpd Fadjroel Rahman, Ray Rangkuti dan Yudi Latif) posisi politik sama dengan yang dia tas seakan-akan mendorong semua institusi negara mematuhi rekomendasi TPF lalu didorong untuk menggulingkan SBY.

3. Forum Rektor, garisnya hampir sama menolak kriminalisasi KPK dan masuk ke isu Bank Century (Syafii Maarif)

4. Forum 28 (ditugaskan kepada Yudi Latif dan Fadjroel Rahman)

5. DPR, hak angket bank Century, tugas bersama JK dan Prabowo dengan melobi Aburizal Bakrie dan Megawati Soekarnoputri.

6. Media, ini cukup memberikan energi bagi pergerakan yang ada di bawah dimotori Metro TV dan TV One.

Dan media cetaknya adalah KOMPAS dan Media Indonesia. ditugaskan kepada Surya Paloh dan Suryopratomo

7. Facebooker, kelas menengah yang pro kemapanan sistemik, hitam putih melihat perkembangan politik mendorong agar tak berhenti di gerakan pembebasan Bibit & Chandra. (ditugaskan kepada tim IT kampanye Mega-Pro)

Segera mendekati simpul-simpul atau tokoh-tokoh massa gerakan bawah:

1. Gerakan spontan setelah Bibit & Chandra ditahan

2. Gerakan, mahasiswa aktif, akademisi, beberapa tokoh masyarakat

3. Bergerak di luar kampus

4. Bergerak sedikit meluas ke kota-kota

5. Walau belum melibatkan massa yang luas (para simpul atau tokoh ini bisa didekati dengan pendekatan yang persuasif dan materi untuk didorong ke gerakan penggulingan ditugaskan kepada Yudi Latif)

artikel yang samadi facebook

Alasan Kenapa Manusia Jatuh Cinta

Alasan Kenapa Manusia Jatuh Cinta, Bagaimana manusia jatuh cinta. Kira-kira, jawaban apa ya yang keluar ketika anda ditanyakan, "Mengapa kita bisa jatuh cinta ya?" (silakan jawab melalui komentar, kita akan buka diskusi mengenai ini) Mungkin beberapa orang akan mengatakan, "Ya...memang sudah takdir manusia seperti itu". Tidak salah memang.

Lalu mungkin ada juga yang menjawab dengan pertanyaan, "Ya...bagaimana bisa tercipta manusia-manusia yang lain?" Luar biasa, jawaban inipun tidak salah. Rupanya akan ada banyak jawaban yang sekiranya proporsional untuk menjawab pertanyaan ini. Namun, disamping jawaban yang kedengarannya umum, kita bisa mencari penjelasan yang sifatnya scientific. Ada beberapa penjelasan mengenai aktifitas emosi (karena cinta termasuk bagian dari emosi manusia) berdasarkan sudut pandang ilmu biologi (atau mungkin kedokteran).

Dengan dasar "segala kegiatan yang dilakukan manusia baik secara sadar maupun tidak sadar, ada peran hormon dibalik itu semua". Ok, mungkin dari pembaca artikel ini ada yang memiliki background biologi atau kedokteran yang cukup kuat. Namun, saya tetap akan memberikan penjelasan tentang apa itu hormon (sebenarnya anda bisa langsung cari di wikipedia, namun karena saya begitu baik, saya akan carikan untuk anda).

Berdasarkan definisi yang tercantum pada wikipedia, hormon adalah pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel. Nah, dari definisinya saja sudah terlihat, pesan. Tiap rangsangan yang ada dalam tubuh kita tentunya melibatkan reaksi kimia. Sekarang kita akan membahas satu persatu hormon yang memengaruhi atau merangsang kegiatan yang dinamakan cinta.

Hormon pertama dopamine. Dari situs di atas, dijelaskan bahwa hormon ini bekerja selayaknya kokaine. Ketika anda bertemmu seseorang yang anda sukai, hormon dopamine ini bekerja dan sifatnya addictive. Mereka yang menyukai pasangannya seakan-akan ketagihan untuk terus bertemu dengan orang yang disukainya itu.

Pernahkah anda mendengar rayuan gombal dan tak bermutu berikut ini?

"Jantungku berdetak kencang saat aku melihatmu (hoekhh)". Selain itu, nafas orang yang mengidap "cinta" ini menjadi lebih cepat (atau istilahnya ngos-ngosan) Menurut anda, siapa dalang dibalik aktifitas tak lazim tersebut? Jawabannya adalah fenylethilamin. Rupanya, rayuan gombal dan tak bermutu di atas merupakan efek dari hormon tersebut (selamat kepada anda sang pengguna rayuan tersebut. anda rupanya mengetahui efek dari fenylethilamin).

Berikutnya ada peran hormon adrenalin didalamnya. Sebagian pengaruh dari adrenalin ada yang mirip dengan fenylethilamin, yaitu mempercepat nafas. Selebihnya ada lagi hubungannya dengan , lagi-lagi lirik-lirik tak bermutu, "makan tak nafsu karena mu"

Inilah penjelasannya mengapa lirik dan rayuan sampah terkadang ada betulnya. Membahas lirik di atas, hal itu dipacu oleh kerja hormon adrenalin. Ketika hormon ini bekerja, efek yang ditimbulkan dapat menghilankan nafsu makan karena organ pencernaan jadi bekerja lebih lambat (lagi-lagi selamat kepada mereka yang menggunakan kalimat seperti itu).

Nah, yang berikutnya rada-rada menakutkan. Rupanya, selain hormon dopamine yang bekerja selayaknya kokaine, ada juga hormon yang bekerja selayaknya morphine.

Hormon ini bernama endorpin. Hormon ini dikatakan adalah morfinnya tubuh karena memang sifatnya yang seperti morfin. Dan hormon hanya akan muncul ketika kita merasakan sakit, kegembiraan, dan orgasm. Namun, rupanya ketika kita jatuh cinta, hormon ini juga bekerja, oleh karena itu orang yang jatuh cinta merasa bahagia (kadang-kadang jadi berlebihan). Pada kaum pria yang suka melakukan masturbasi, nih, lagi-lagi hormon ini bekerja. Namun, jika dilakukan dalam frekuensi yang tinggi (terlalu sering) memiliki dampak pada penurunan ingatan jangka pendek Ketika anda makan cokelat, hormon endorpin ini juga akan dihasilkan.

Kemudian vasopresin. Hormon ini juga memiliki peranan dalam kegiatan sexual. Hormon ini dapat dapat menekan sekresi air. Hormon ini juga bekerja ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Hormon ini juga berperan sebagai antidiuretik yang dapat mengatur pengeluaran urin (atau mengatur proses sekresi air). Tanpa hormon ini, anda sudah pasti memerlukan bantuan pampers.

Dan yang terakhir adalah oxytocine. Ketika anda memeluk atau membelai pasangan anda, hormon ini akan dihasilkan di hipotalamus. Hormon ini dihasilkan dalam jumlah yang besar ketika seorang wanita masuk dalam fase menyusui.

Nah, rupanya cinta bukan hanya bisa diliat dari sudut pandang sinetron saja, (dengan segala lika-liku cerita yang membuat leher pegal), namun bisa juga dibahas dari segi science. Untuk para pembaca, silakan kalau ada komentar postkan di bagian komentar.

Analisa Dampak Neoliberalisme di Dunia Pendidikan

Analisa Dampak Neoliberalisme di Dunia Pendidikan,Menelanjangi otonomi sekolah dan kampus: Pemotongan subsidi pendidikan menyoroti berbagai persoalan tentang sistem pendidikan belakangan ini. Kita akan justru dengan terpaksa harus mengupas sebuah isu, yaitu otonomi sekolah dan otonomi kampus. Kedua hal ini sebenarnya jalan keluar yang ditawarkan pemerintah untuk menghadapi kurangnya dana yang tersedia untuk penyelenggaraan pendidikan untuk masyarakat.

kebijakan otonomi sekolah dan kampus justru lebih berlaku untuk sekolah-sekolah dan kampus-kampus negeri yang memang dibiayai pemerintah. Namun, jika kita menelusuri secara historis dan lebih detail, akan terlihat bahwa kebijakan yang dicanangkan pemerintah dengan apa yang dinamakan otonomi pendidikan ternyata akan berpengaruh kepada keseluruhan sistem pendidikan di Indonesia.

Sampai saat ini dalam kenyataannya negara tak pernah menjalankan secara konsekuen dengan amanat UUD 1945 dalam persoalan pendidikan. Pada masa Orde Baru, kecenderungan ini justru lebih terlihat dibanding periode sebelumnya. Bahkan terkesan pada masa Orde Baru, pendidikan mulai secara perlahan dikomersialkan.

Bertambahnya populasi manusia Indonesia semasa Orde Baru tak pernah dihadapi dengan persiapan infrastruktur sosial, termasuk pendidikan. Bahkan dapat dikatakan, pemerintah justru tak pernah dengan serius memperhatikan persoalan ini. Pemerintah Orde Baru justru lebih membiarkan anak-anak Indonesia masuk ke dalam jeratan pendidikan swasta. Memang begitu banyak dibangun SD-SD Inpres, tetapi sangat jelas kelanjutan dari pendidikan dasar tersebut sangat tidak diperhatikan. Bahkan, kini program SD Inpres ini sepertinya sama sekali ditinggalkan. Jika kita melihat begitu banyak gedung-gedung SD Inpres, terutama di daerah pedesaan yang nyaris roboh dan hanya memiliki beberapa orang guru untuk mendidik semua tingkat kelas yang ada.

Dengan pembenaran kesulitan semacam inilah, pintu untuk pendidikan swasta di bawah naungan yayasan-yayasan yang kebanyakan bersifat keagamaan, masuk memanfaatkan segenap potensi pasar yang ada. Berdirilah sekolah-sekolah dan kampus-kampus yang kini semakin jelas terlihat tujuan mereka sebenarnya: uang!

Seiring dengan pertumbuhan industri, kebutuhan akan tenaga kerja terdidik pun muncul, terutama dengan keahlian yang benar-benar seperti yang diinginkan oleh para pemilik perusahaan. Kebutuhan tersebut ternyata tak terjawab oleh adanya sekolah-sekolah kejuruan yang ada. Untuk menjawab keinginan ini, negara memperkenalkan sistem pendidikan D-1, D-2, dan D-3. Iming-iming cepatnya lulusan diploma mendapatkan pekerjaan, membuat program ini laku diminati orang dan berbondong-bondong lulusan SMA menyertakan dirinya ke dalam program ini.

Tahun-tahun terakhir dari masa Orde Baru pun kita mulai mendengar istilah ’’link and match” yang bermakna hubungan yang katanya harmonis antara dunia Industri dan pendidikan. Tujuan dari model pendidikan seperti ini, menurut Wardiman Djojonegoro, adalah setiap peserta didik dapat langsung mendapatkan pelatihan yang menggunakan perkembangan teknologi terakhir sehingga memudahkan ia untuk bekerja nantinya dan pihak industri mendapatkan pekerja yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkannya.

’’Link and match” meski belum sempat diterapkan secara efektif, minimal ia adalah salah satu gerbang masuknya pengaruh perusahaan-perusahaan besar ke dalam sistem pendidikan Indonesia. Pemerintah begitu bersemangatnya sehingga merasa harus memberikan insentif berupa pembebasan pajak bagi industri yang menjalankan konsep ini atau yang sering disebut pendidikan sistem ganda. Dalam kenyataannya kemudian, pelibatan dunia industri justru membuka kesadaran bagi dunia industri untuk menenderkan riset dan pengembangan produknya di kampus-kampus. Juga membuka kesadaran di kalangan kampus bahwa kampus dapat dijadikan lahan bisnis yang cukup besar.
Hasil akhir dari sistem pendidikan yang dibangun oleh Orde Baru adalah sebuah mimpi buruk. Dari penelitian yang dilakukan Departemen Pendidikan dan PBB menyatakan, di tingkat sekolah dasar misalnya, hanya separo siswa SD di Indonesia yang lulus pada tahun keenam, 65 persen lulus pada tahun ketujuh, dan 70 persen yang lulus pada tahun kedelapan.

Penyebaran kualitas pendidikan pun sangat menyedihkan. Sebanyak 80 persen calon mahasiswa PTN terbaik berasal dari sekolah-sekolah di Jawa. Lihat saja skor rata-rata untuk penerimaan mahasiswa baru (UMPTN) 2000 yaitu 771, sedangkan di luar Jawa hanya berkisar 400–600.
Salah satu argumen yang berkembang tentang sumber persoalan ini adalah karena pola kebijakan pendidikan yang sentralistis, di mana pusat mengatur mulai dari jam belajar, metode belajar, dan target yang harus dicapai. Akibatnya terdapat keterbatasan sekolah dalam mengatasi berbagai macam masalah karena sekolah dan guru hanyalah pelaksana yang selalu dibelenggu oleh aturan-aturan baku yang ditetapkan oleh pusat. Akan tetapi, benarkah argumen ini?

Intervensi komersialisasi justru menjadi penyebab utama dari segudang persoalan di atas. Ia menyebabkan membengkaknya iuran pendidikan yang harus dibayar orang tua siswa akibat adanya pengutipan oleh birokrasi sekolah atau kampus. Ia menyebabkan adanya buku-buku tidak bermutu yang malah dipakai oleh sekolah-sekolah. Ia menyebabkan munculnya sekolah-sekolah dan kampus-kampus yang materi pengajarannya harus dengan sangat terpaksa kini diragukan. Pemerintah yang cuci tangan dari kewajibannya dan pembukaan pendidikan untuk komersialisasi jelas adalah penyebab utama dari amburadulnya hasil pendidikan Orde Baru.

Anggaran Pendidikan dan Subsidi Pendidikan
Semasa Orde Baru, dana pendidikan yang dikeluarkan tak lebih dari 8 persen dari APBN. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand, dapat terlihat bahwa pemerintah Indonesia tak pernah memperhatikan pendidikan. Sejak tahun anggaran 1992, 1993, 1994, 1995, dan 1996, Thailand masing-masing mengalokasikan 18,8 persen, 19,3 persen, 19,5 persen, 18,9 persen, dan 20,40 persen, maka untuk periode yang sama Indonesia hanya 8,08 persen, 7,69 persen, 7,1 persen, 6,73 persen, dan 6,96 persen. Untuk hal yang sama, sering disebut-sebut Malaysia sudah mengalokasikan 25 persen sejak 1974.

Anggaran pendidikan saat ini sangat memperlihatkan bahwa pemerintah memang benar-benar melepaskan tanggung jawabnya dari dunia pendidikan, apalagi memasukkan pendidikan sebagai salah satu yang diberikan tanggung jawabnya kepada pemerintah daerah.

Sebelumnya untuk kasus Universitas Indonesia, pemerintah menanggung subsidi untuk setiap mahasiswa sebesar Rp2,5 juta per semesternya untuk menghadapi kebutuhan sekitar Rp7 juta per semester per mahasiswa. Pemerintah lalu memotong subsidi ini dengan alasan agar dapat digunakan di pendidikan dasar-menengah. Akibatnya, iuran SPP yang ditanggung mahasiswa UI meningkat menjadi Rp750.000 dari Rp450.000. Ini pun harus ditambah dengan dana DPKP yang menyebabkan total biaya yang ditanggung per mahasiswa lebih dari Rp1 juta per semester.
Lucunya, setelah mengatakan bahwa pemotongan subsidi untuk perguruan tinggi karena pemerintah ingin menggunakan dananya di pendidikan dasar dan menengah, diumumkanlah pemberlakuan otonomi pendidikan yang termasuk dalam paket otonomi daerah. Dalam otonomi pendidikan ini juga diperkenalkan manajemen pendidikan berbasis sekolah yang dapat disimpulkan dengan singkat: uang SPP SD-SMTA naik.

Konsep yang berlaku dalam otonomi pendidikan adalah apa yang disebut manajemen pendidikan berbasis sekolah dan kampus. Sekolah dan kampus bertanggung jawab atas keuangan, kegiatan atau program, sarana-prasarana, dan komponen-komponen penunjang pendidikan lainnya. Sekolah dan kampuslah yang merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol dirinya dalam melakukan pembangunan diri ataupun pendidikan bagi siswa-siswanya.

Otonomi pendidikan ini juga sejalan dengan otonomi daerah yang berlaku 1 Januari 2001. Berbagai pemerintah daerah tingkat I dan II sudah menyatakan kesiapan dirinya. Mereka terutama adalah daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang kaya. Sebagai contoh Pemda Kalimantan Timur yang mengklaim sudah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp340 miliar dan dengan tambahan dana dari sektor kehutanan sebesar dua dolar per meter kubik kayu hutan industri yang dimilikinya. Salah satu kabupatennya, Kutai Kertanegara, yang kaya akan hasil tambang minyak dan emas bahkan akan menggratiskan sekolah sampai SMA.
Namun, tak semua provinsi dan kabupaten seperti Kalimantan Timur dan Kutai Kertanegara. Provinsi dan kabupaten yang selama ini miskin kekayaan alam dan bejubel penduduknya tidak akan mengalami keindahan dunia pendidikan seperti yang dialami Kaltim dan Kutai. Artinya, ada beberapa hal yang harus dicermati dalam pelaksanaan otonomi pendidikan.

Desentralisasi pendidikan dimulai dengan memberi peran kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kotamadya sebagai basis pengelolaan pendidikan dasar. Sedangkan untuk pendidikan tinggi, pertama otonomi daerah telah menyebabkan kembalinya sumber-sumber daya untuk pendidikan ke daerah-daerah. Asumsi dari otonomi daerah, atau lebih tepatnya sumber kepalsuannya, setiap daerah memiliki potensinya masing-masing sehingga justru dengan otonomi daerah setiap daerah bisa mencapai tingkat kemakmuran.

Mari kita lihat kenyataannya, tak usah jauh-jauh dari pusat kekuasaan. Di Jabotabek dan Jawa Barat masih banyak SD-SD yang fasilitasnya dan mutu pendidikan yang diperoleh siswa-siswanya sama-sama menyedihkan dengan di daerah-daerah lainnya. Dibandingkan dengan SD-SD yang berada dalam perkembangan infrastruktur di daerah-daerah luar Jawa, di mana alam masih menjadi sumber keterbatasan, sebenarnya SD-SD di Jawa, di mana segala macam fasilitas telah tersedia, ternyata memiliki nasib sama-sama menyedihkan.

Yang tak kalah penting adalah kondisi yang sangat dipenuhi ketimpangan di awal pemberlakuan pendidikan. Kondisi SD-SD di Jawa Barat dan SD-SD di Papua jelas sangat jauh berbeda baik dari segi fasilitas, tenaga pengajar, kemampuan siswa, dan mutu pendidikannya. Atau dalam contoh ekstrem, sebuah SMA negeri unggulan di Jakarta dengan semua ruang kelas ber-AC, memiliki lab. komputer, dan segudang fasilitas lainnya bisa beroperasi karena SPP-nya mencapai ratusan ribu rupiah. Bahkan saat ini juga telah muncul sekolah-sekolah plus dari swasta yang berfasilitas hebat dan berstandar pendidikan internasional.

Ya, sekolah-sekolah ini memang berkualitas karena dananya juga berasal dari murid-muridnya yang kaya. Tapi, bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat? Dengan otonomi pendidikan, menyerahkan segala urusan pembiayaan kepada kampus dan sekolah? Jelas tidak. Otonomi pendidikan justru akan menghambat pemerataan mutu pendidikan baik antar daerah dan juga antar lapisan-lapisan ekonomi masyarakat.

Jika begitu, otonomi pendidikan dengan konsep manajemen berbasis sekolahnya menjadi upaya cuci tangan pemerintahan dari tanggung jawab membenahi segala macam kerusakan yang telah terjadi dalam sistem pendidikan Indonesia.

Kedua, otonomi pendidikan tidaklah berarti peningkatan porsi anggaran pendidikan, atau titik perhatian pemerintah. Padahal, penyebab utama rendahnya mutu pendidikan Indonesia adalah rendahnya dana yang dialokasikan untuk sektor pendidikan. Jangan pernah tertipu oleh jumlah uang yang dianggarkan untuk pendidikan, tapi perhatikanlah persentasinya dari total anggaran. Jika alokasi anggarannya tetap rendah, maka justru otonomi pendidikan justru akan menyengsarakan siswa-siswa. Kenapa? Karena otonomi pendidikan juga berarti menyerahkan tanggung jawab penyediaan dana kepada sekolah-sekolah, dan yang paling mudah untuk mendapatkan dana adalah menaikkan iuran sekolah.

Kampus sebagai Pusat Bisnis Riset Iptek
Seperti yang pernah diungkapkan di atas, masuknya intervensi industri ke dalam kampus telah menciptakan basis bisnis baru, riset dan pengembangan produk. Awalnya, ladang bisnis ini dijalankan secara diam-diam ataupun bahkan diselimuti oleh institusi-institusi penelitian kampus untuk membiayai berbagai macam kegiatan akademik. Yang digunakan juga fasilitas-fasilitas kampus. Kenapa tidak? Di negara-negara maju hal ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah. Apalagi hampir kebanyakan tenaga pengajar yang dinilai terbaik oleh kampus-kampus Indonesia dididik di negara-negara tersebut.

Namun, lama kelamaan, ia menjadi lahan bisnis yang menguntungkan, terutama untuk beberapa kalangan di dalam kampus yang dekat dengan fasilitas penelitian dan pengembangan kampus. Pihak birokrasi kampuspun mulai melihat riset iptek sebagai lahan bisnis yang dapat memberikan pemasukkan untuk anggaran kampus, ataupun anggaran pribadi jika person-personnya terlibat KKN.
Dunia bisnis dengan dunia kampus memiliki perbedaan yang mendasar. Jika dunia kampus adalah bertugas melayani masyarakat, dunia bisnis memiliki hanya satu kepentingan: memperkaya para pemegang saham. Apa jadinya jika fasilitas penelitian di kampus-kampus lebih banyak dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan komersial? Semua pusat perhatian penelitian di kampus akan lebih banyak tercurah kepada kepentingan-kepentingan para pemilik modal, bukan mayoritas masyarakat.

Saat inipun banyak tugas-tugas akhir mahasiswa S-1, terutama di fakultas-fakultas teknik, sudah sangat banyak dipengaruhi oleh pengembangan fasilitas penilitian kampus sebagai sarana bisnis. Banyak dosen-dosen pembimbing yang juga terlibat proyek penelitian dengan berbagai perusahaan justru memanfaatkan tenaga gratisnya para mahasiswa tugas akhir tersebut untuk membantu menyelesaikan proyeknya.

Pola Subsidi Pendidikan
Konsep otonomi kampus juga memperkenalkan model performance contract untuk pemberian subsidi pendidikan. Misal, di kampus A pemerintah memberikan sejumlah bantuan (block grant) yang diikat oleh sejumlah persyaratan seperti jumlah kelulusan yang dihasilkan dan kualitas dari kelulusan tersebut haruslah mencapai standar tertentu.
Jika kuantitas dan kualitas yang ditentukan tidak dapat dipenuhi, akan menjadi evaluasi dalam pemberian bantuan selanjutnya. Bisa jadi evaluasi tersebut menjadi alasan pengurangan subsidi yang diberikan ke kampus A tersebut.

Sistem semacam ini tak ubahnya membuat kampus menjadi pabrik sarjana, dimana manusia-manusia yang dididik di dalam kampus-kampus benar-benar hanya siap untuk menjadi mur dan baut dunia industri. Kurikulum jelas akan benar-benar dipengaruhi prasyarat-prasyarat yang tercantum dalam kontrak bantuan. Lihat saja betapa besar genjotan yang dilakukan pihak birokrasi kampus untuk mempercepat masa studi seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri. Di banyak kampus negeri saat ini, dalam satu tahun dapat mengadakan tiga kali masa persidangan skripsi ataupun tugas akhir. Ini juga ditambah dengan batas maksimum masa studi yang perpanjangannya diembel-embeli dengan penambahan beban SPP. Semua itu sama sekali tidak memperhatikan apa yang diperoleh setiap wisudawan selama masa studinya di kampus-kampus tersebut.

Dalam konsep otonomi pendidikan saat ini memang negara tidak terlalu dominan dibanding masa Orde Baru. Namun yang menarik, pelibatan semua unsur-unsur masyarakat di dalam Lembaga Pertimbangan Pendidikan dan Kebudayaan (LPPK) untuk SD-SMTA di pemda-pemda setempat, dan Majelis Wali Amanat (MWA) untuk perguruan tinggi negeri.

Kenapa menarik? Karena di dalam setiap lembaga tersebut, unsur usahawan selalu dimasukkan sebagai daftar pertama sebagai anggotanya. Jelas, masuknya usahawan ke dalam manajemen pendidikan tidak bisa ditolak jika yang bersangkutan benar-benar ingin membantu dunia pendidikan tanpa imbalan apapun. Namun kenyataannya, ini sering kali membuat institusi-institusi pendidikan memasukkan hitungan untung rugi finansial dalam memberikan pendidikan kepada peserta didiknya.

Hal tersebut telah terjadi di berbagai negara, terutama negara-negara maju. Di Kanada misalnya, pengaruh korporat mulai mengarahkan kampus sebagai pelayan kepentingan ekonomi mereka, yaitu pasar produk mereka dan riset yang dilakukan kampus. Komersialisasi riset dan pengembangan justru dianjurkan oleh sebuah badan yang didirikan oleh pemerintah federal, Expert Panel on the Commercialization of University Research. Ternyata, badan yang diketuai oleh Menteri Perindustrian Kanada ini tidak diisi oleh ahli-ahli akademik, melainkan para pengusaha dan non akademisis lainnya yang memang ditunjuk oleh pemerintah. Penerapan model MWA di Kanada juga terjadi, sebagai contoh Board of Governors dari McGill University adalah para pengusaha besar di Montreal. Kasus demi kasus terjadi, dua yang terakhir adalah pendirian McGill College International yang didanai swasta dan kasus kesepakatan rahasia mengenai riset minuman dingin.

Terlepas dari semua frasa kosong yang dikeluarkan oleh para konseptor otonomi pendidikan di Indonesia, kita tak bisa melupakan satu hal yang berkaitan langsung dan paling terasa oleh masyarakat. Otonomi pendidikan akan selalu diikuti oleh kenaikan SPP. Pengalaman di UNAM, Meksiko, membuktikan gratisnya (sebenarnya tidak gratis tetapi sekitar 50 sen persemester, sehingga dapat dikatakan gratis) pendidikan tidak berarti buruknya fasilitas kampus. Bahkan UNAM yang jumlah mahasiswanya mencapai 268.000 orang, memiliki fasilitas berupa empat buah SMA yang siswa-siswanya begitu lulus menjadi mahasiswa UNAM. Namun ketika program Neoliberalisme diperkenalkan, biaya SPP dinaikkan hingga USD140, sebuah angka yang cukup mahal di kota Meksiko. Akibatnya, hampir sebagian mahasiswa UNAM melakukan mogok kuliah yang kemudian berbentrokan dengan aparat kepolisian yang diundang oleh pemerintah untuk merebut kembali kampus.

Menjadi persoalan pelik jika di saat krisis saat ini sektor pendidikan tidak menjadi bagian perhatian pemerintah. Apabila terus-menerus seperti ini, maka bukan tidak mungkin pendidikan kembali hanya menjadi monopoli orang-orang yang memiliki modal yang hanya memberikan pendidikan kepada orang lain untuk memperlancar ekonominya.

Makalah Analisa Dampak Neoliberalisme di Dunia Pendidikan

Hubungan Kasus skandal century,Isu Teroris dan Kedatangan Obama

Hubungan Kasus skandal century,Isu Teroris dan Kedatangan Obama, Ketika kasus “skandal century” mencapai antiklimak melalui sidang paripurna DPR (3/3/2010), isu terorisme muncul lagi dan memegang estafet. Peristiwa ini mencuat dipermukaan sejak media memberitakan upaya penggerebakan kelompok bersenjata yang tengah mengadakan latihan militer di pegunungan Jalin, Jantho, Aceh Besar yang diduga berlangsung sejak September. Penggerebekan tersebut dilakukan pada Senin malam, 22 Februari lalu.

Jaringan kelompok ini sempat terendus di Pancal dan Saree (lembah Seulawah-Aceh besar). Polisi mengaku menangkap sejumlah orang dari dua tempat ini, yang kemudian di boyong ke Jakarta. Selain itu juga terendus kembali posisinya di sekitar perbukitan Desa Bayu, Kemukiman Lamkabeu, Kecamatan Seulimum, Aceh Besar hingga akhirnya pecah kontak tembak pada hari Kamis.

Korbanpun berjatuhan di pihak polisi dan kelompok Jalin. Masyarakat sipil juga menjadi korban dalam peristiwa ini.

Selama pengepungan dan kontak senjata, angka korban, dari pihak Brimob 11 luka-luka (satu kemudian dievakuasi ke Jakarta untuk perawatan intensif), 3 personel meninggal (termasuk satu anggota Densus 88 Antiteror).

Dari kelompok bersenjata 18 Ditangkap (semuanya diboyong ke Jakarta, termasuk dua orang yang ditangkap pada hari Senin karena diduga menjadi pemasok senjata (8/3) di Jawa Barat dan Jakarta), 2 meninggal (di Padang Tiji dan Lamkabeu), 2 senjata dan ratusan butir peluru disita. Dari pihak warga sipil 2 meninggal (satu di Jalin dan satu di Desa Bayu), 1 luka-luka. (acehkita.com, 8/3)

Lagi-lagi kita disuguhi “drama” demikian mudahnya penghakiman terhadap kelompok bersenjata ini dengan sebutan 'teroris'. Hanya karena ditemukan beberapa barang yang diduga milik kelompok bersenjata tersebut terkait dengan simbol-simbol Islam (misalnya, buku-buku Islam dan atribut pakaian koko dll), dan ditangkapnya beberapa orang dari luar Aceh yang terlibat.

Demikian pula kejahatan media bertabur pada isu ini, karena dengan mudahnya menjustice (menghakimi) bahwa ini adalah kelompok teroris bahkan berlebihan dengan membangun opini, kelompok teroris ini berusaha menjadikan wilayah Aceh Besar di jadikan “AKABRI-nya” teroris, dan di jadikan “Mindanao”nya, dan sebutan-sebutan hiperbol (berlebihan) lainya.

Seolah media menemukan momentum untuk kembali membuat narasi, yang dalam beberapa waktu mengalami kesulitan untuk melakukan “image bulding” pasca tewasnya Noordin M Top dan di eksekusinya Syaifudin Zuhri di Ciputat agar isu terorisme bisa di terima oleh publik dan menjadi payung moral setiap langkah penanganan oleh pihak kepolisian sekalipun dengan cara-cara yang diduga sarat melanggar HAM, karena banyak orang-orang yang diduga teroris di eksekusi mati saat penggerebekan.

Para pengamat juga tidak mau ketinggalan ikut menabuh genderang “analisis” yang tidak jarang sangat prematur, berdasarkan sangkaan dan dugaan semata-mata, tapi seolah sepakat untuk mentahbiskan keterkaitan kelompok ini dengan jaringan Jama’ah Islamiyah bahkan jaringan al Qoidah. Ditambah dengan munculnya blok di internet pengakuan Tandzim al Qaidah Aceh (yang sulit di verifikasi kebenarannya), dan menyematkan kepadanya tentang potensi ancaman terhadap keamanan Indonesia bahkan untuk keamanan Selat Malaka.

Wajar Pro dan Kontra

Tentu bagi masyarakat Aceh istilah teroris menjadi suatu yang ganjil, karena dalam kamus sejarah Aceh tidak pernah mengenal dan tidak ada teroris. Maka ini melahirkan tanda tanya dan pro-kontra, masyarakat kembali di hadapkan pada sikon yang tidak nyaman dengan sweeping dibanyak tempat dan ini membangkitkan trauma masa lalu selama konflik.

Komite Peralihan Aceh (KPA) wilayah Pase melalui juru bicaranya Dedi Syafrizal dalam jumpa pers di kantor Partai Aceh Lhokseumawe (1/3), menilai bahwa pemberitaan adanya gerakan terorisme di Aceh merupakan isu murahan.

Bahkan dinilai tidak rasional jika ada teroris yang muncul di Provinsi Aceh. Berita bahwa adanya gerakan teroris di Aceh sangat tidak berdasar. Ini diduga hanya sebuah rekayasa oleh oknum tertentu untuk kepentingan kelompok maupun pribadi. Kondisi itu seperti sudah direncanakan bukan terjadi dengan tiba-tiba.

Malah setiap pergerakan membuat warga sipil mendapat musibah. “Kami mengklaim bahwa tidak ada gerakan teroris di Aceh umumnya dan Aceh Utara khususnya. Apalagi ada informasi sudah berada di Aceh sejak tahun 2005. Ini sangat tidak dapat diterima oleh akal sehat. Kami menilai ini hanya kerjaan orang-orang yang tidak menginginkan Aceh tetap damai.

Adapun alasannya sangat gampang dilihat dengan kondisi daerah Aceh saat ini. Dari sejumlah pemberitaan terkait isu teroris jaringan jamaah Islamiah, bahwa target mereka adalah pihak asing. Sedangkan saat ini orang asing yang berada di Aceh sangat sedikit dan itupun sedang dalam misi kemanusiaan.

“Dari sejumlah deretan peristiwa pasca perdamaian, ada sejumlah anggota KPA yang menjadi korban. Termasuk kejadian penggrebekan yang dikabarkan tempat latihan terorisme di Aceh Besar. Itu juga membuat anggota KPA (dengan nama julukan “ayah rimba” ) menjadi korban.(Rakyat Aceh.com,2/3)

Anggota Komisi VIII DPR-RI Sayed Fuad Zakaria mempertanyakan sejauh mana dugaan adanya keberadaan jaringan teroris di Aceh dan kenapa baru sekarang diketahui. Mantan Ketua DPRA ini menambahkan, sebagaimana diketahuinya, daerah Aceh yang merupakan paling ujung Sumatera ini justru tidak pernah terdengar adanya kelompok jaringan Jamaah Islamiyah yang selama ini dicap sebagai kelompok teroris.(Rakyat Aceh.com, 2/3)

Membaca Sebuah Kejanggalan

Isu terorisme kali juga tidak lepas dari kejanggalan yang berefek munculnya pro-kontra.

Pertama; Mengingat isu ini muncul sedemikian rupa di saat antiklimak kasus skandal Bank Century yang dibawa ke sidang paripurna DPR dan menghasilkan keputusan melalui voting opsi- C yang mengarah kepada “kontraksi kekuasaan” jika hasil sidang DPR ini dilanjutkan keputaran berikutnya.

Kedua; Begitu juga isu ini muncul jelang kedatangan Obama ke Indonesia, dan seolah menjadi sesuatu yang harus dimunculkan melalui perhatian pemerintah ketika presiden RI (SBY) saat memimpin rapat terbatas bidang politik, hukum dan keamanan (Polhukam).

SBY menagih tindak lanjut pemberian grasi dan pemberantasan terorisme. SBY juga mengingatkan pemberantasan terorisme tetap menjadi agenda dalam penegakan hukum dan HAM. (detik.com, 5/3)

Begitu juga dengan sigap SBY memberikan pernyataan resminya melalui media televisi, bahwa kelompok Jalin tidak terkait dengan GAM dan lebih condong kepada justifikasi kelompok tersebut adalah teroris dan sikap ini juga di aminkan oleh penguasa setempat (Aceh; Irwandi Y).

Ketiga: Selain itu, proyek kontra-terorisme menjadi salah satu prioritas 100 hari program kerja pemerintahan SBY, dalam 100 hari itu diharapkan bisa dirumuskan blue print tentang penanganan terorisme ini dan implementasinya tentu membutuhkan waktu panjang dan lebih dari 100 hari. Hal ini menjadi salah satu substansi dari pertemuan National Summit di Jakarta pada 29-31 Oktober 2009.

Lebih lagi komitmen pada isu terorisme ini juga menjadi kesepakatan dan pembicaraan antara Obama dan SBY saat pertemuan terbatas di Singapura dan saat kunjungan Obama ke Indonesia akan kembali menjadi substansi dan komitmen kedua belah pihak Indonesia-AS.

Negeri tetangga (Singapura) menjadi basis upaya kontra terorisme untuk kawasan Asia Tenggara, dalam kasus ini juga buru-buru mengeluarkan pernyataan warning atas acaman perompak di Selat Malaka yang kemudian dikaitkan dengan aksi terorisme di Aceh.

Keempat: Sementara fakta di lapangan menunjukkan perihal yang berbeda dengan statemen politik pemerintah dan pihak kepolisian, demikian juga opini yang dibangun media (terutama sebuah media TV yang seolah mendapatkan hak eksklusif untuk menayangkan dan reportase langsung dari lapang, yang ini tidak bisa dilakukan oleh media lain karena tidak diberikan akses untuk melakukan hal yang sama).

Karena beberapa fakta di lapangan (dari investigasi penulis dapatkan) membeberkan beberapa hal berikut: Dalam proses penyergapan tanggal 3 maret 2010, ada korban salah tembak yaitu “ayah Rimba” (nama panggilan) dia merupakan mantan salah satu panglima sagoe di wilayah Aceh Besar. Kenapa seorang panglima sagoe bisa ada ditempat penyergapan tersebut ?

“Ayah Rimba” berdalih sedang memancing di tempat tersebut, ini merupakan hal sangat janggal. Pengakuan dari salah satu aparat yang terlibat penyergapan menyebutkan bahwa terdapat sms dalam pesawat HP “Ayah Rimba” isinya “kapan turun, saya sudah siapkan mobil dibawah”.

Tentu substansi sms ini melahirkan pertanyaan keterkaitan sekelompok orang yang diduga teroris dengan mantan kombatan GAM sekalipun bersifat personal “Ayah Rimba”. Begitu juga adanya nama Yudi yang ditangkap pada penyergapan 3 Maret juga ada keterkaitan dengan kelompok masa lalu di Aceh.

Kelima: Banyaknya korban jiwa dari pihak polri menunjukan bahwa kelompok bersenjata Jalin begitu menguasai medan lapangan dan sangat terlatih dalam perang gerilya. Pertempuran hanya berlangsung disekitar lembah gunung Seulawah, dan dalam waktu yang cukup panjang 22 jam. Ini menunjukan bahwa taktik dan strategi perang gerilya yang cukup berpengalaman, dengan jumlah personel polri ratusan tidak mampu menyelesaikn pertempuran sengit yang hanya melawan puluhan teroris. Kemampuan menguasai medan dan taktik gerilya hanya dimiliki oleh orang-orang yang terlatih dan biasa dengan habitat hutan.

Keenam: Mengapa mereka memilih tempat di pengunungan Jalin Jantho ? Pegunungan Jalin Jantho adalah tempat yang paling kondusif untuk melakukan latihan perang. Masing-masing wilayah dimasa lalu dibawah seorang panglima, dalam kontek pasca perdamaian fakta dilapangan tidak semua kombatan selaras dan loyal dengan seluruh keputusan politik pimpinan tertingginya.

Kekecewaan sangat mungkin terjadi, dan diwilayah-wilayah tertentu komponen yang bersebrangan mengakomodir aktifitas (latihan dan semisalnya) orang-orang yang sevisi dan seideologi. Karena suatu hal yang aneh jika ada sekelompok orang berlatih perang tanpa terhendus oleh warga, dan di aceh itu bisa terjadi karena jaminan atau sepengetahuan “penguasa” wilayah tersebut.

Seperti halnya pernyataan salah seorang anggota DPRK Lhokseumawe dari Partai Aceh, Sudarwis sejauh ini, pihak KPA punya jaringan mulai dari tingkat pemerintahan hingga pedesaan. Jadi menurutnya tidak mungkin ada aksi lain yang tidak terpantau oleh mereka. (RakyatAceh.com,2/3).

Menjadi lebih aneh,kalau aktifitas kelompok bersenjata dan di tuduh kelompok teroris ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu seperti pernyataan Irwandi (Gubernur, Aceh 9/3). Pertanyaannya, kenapa baru saat ini diungkap dan dilakukan penyergapan? Bukankah langkah penangangan terorisme juga menempuh strategi preventif? Hingga tidak perlu menunggu kelompok ini tumbuh dan berkembang besar.

Dan masih banyak fakta yang ditutupi dengan isu terorisme, dari sebuah fenomena “friksi lokal” terkait sebuah visi politik perjuangan untuk masa depan Aceh. Dan friksi ini dikawatirkan mengancam kelangsungan perjanjian Helsinski, dan karena pertimbangan politik harus dibelokkan kepada isu teroris, dan harus diseterilkan keterkaitan dengan kelompok masa lalu.

Langkah dan dukungan politik kelompok lokal Aceh telah banyak memberi keuntungan kepada penguasa saat ini. Lebih jauh lagi, kita menghendus upaya-upaya mendiskriditkan dan mewaspadai dayah-dayah (pesantren di Aceh) karena di duga melindungi atau menjadi tempat persembunyian “teroris”, karena kelompok yang berseberangan dengan faksi GAM yang berkuasa saat ini memang banyak basis dukunganya adalah dari kalangan dayah.

Di tambah orang-orang dayah memiliki pemahaman yang utuh dan benar tentang Islam dan syariatnya, tentu akan memiliki prespektif yang bersebarangan terhadap kekuasaan di Aceh saat ini yang dianggap tidak respech kepada upaya penerapan syariah Islam.

Tentu memungkinkan pada titik ini, isu teroris akan menemukan relevansinya dengan Islam dan kelompok-kelompok yang mengusung sayariat Islam. Suatu yang mungkin juga, ketika aksi kelompok Jalin meng-eskalasi lebih luas teritorialnya dan dukunganya maka posisi TNI yang saat ini di posisikan “diam” akan kembali berperan di Aceh, dengan misi baru pemberantasan terorisme, padahal sesungguhnya nanti yang di lakukan adalah memusuhi orang-orang Islam yang coba memperjuangkan syariat. Umat akan di jadikan musuh, dan skenario busuk adu domba seperti ini niscaya terjadi.

Tidak cukup sampai disitu, untuk meyakinkan keterkaitan kelompok Jalin itu dengan pihak-pihak yang di stempel teroris adalah, dengan narasi “kelompok teroris Pemalang” menjadi pengekspor tindak terorisme di Aceh.Bahkan hari Selasa 9/3 di Pamulang ada sebuah drama baru “terorisme”, 2 orang di eksekusi dengan prosedur yang “kontra-HAM”, dan media secara masif melakukan stigmatisasi terhadap Islam dan kelompok Islam hanya karena ada simbol-simbol “cadar”, “jubah”, jenggot dan semisalnya.

Di sinilah umat akan mudah di giring, untuk membenarkan kesimpulan-kesimpulan kelompok bersenjata di Aceh adalah kelompok teroris. Ada peristiwa di Aceh Besar dan ada drama eksekusi “teroris” di Pamulang. Seolah klop sudah desain “proyek kontra terorisme” di tengah-tengah kisruh Century gate dan kedatangan Obama yang akan meneguhkan pembicaraan tentang “terorisme” dengan pemerintah Indonesia.

Umat wajib waspada

Pada titik inilah, umat Islam di Indonesia harus memahami dan waspada upaya-upaya mendiskriditkan Islam dan umatnya terkait dengan isu terorisme karena beberapa hal berikut;

Pertama: Terorisme adalah sebuah isu dan menjadi proyek global AS paska peristiwa 9/11/2001 untuk melakukan penjajahan di negeri-negeri kaum muslimin yang memiliki potensi strategis untuk kepentingan kapitalis global, di mana pemerintah AS menjadi pengusungnya.

Kedua: Indonesia bagian dari dunia Islam yang memiliki nilai strategis dari berbagai aspek. Baik demografi maupun SDA (sumber daya alam) dan geopolitik dikawasan Asia Pasifik maupun didunia Islam. Indonesia menjadi salah satu basis langkah kontra terorisme (yang secara tegas menempatkan Islam dan kelompok-kelompok yang dianggap radikal dan fundamentalis sebagai obyek proyek kontra teroris) dan kelompok ini dianggap sebagai sebab pemicu munculnya tindakan terorisme. Lebih dari itu,kelompok ini dipandang sebagai potensi ancaman terhadap eksistensi kapitalisme global yang di usung AS.

Ketiga: Isu terorisme terbukti bagi AS di dunia Islam khususnya Indonesia mampu menciptakan keterbelahan di antara kaum muslimin. Umat Islam di adu domba dengan katagori-katagori serta pengelompokan, Islam moderat-fundamentalis dsb.

Keempat : Isu terorisme akan terus diusung dan menjadi perhatian penguasa negeri ini (yang terjebak dalam proyek global AS), sampai terget pembungkaman seluruh komponen Islam yang dianggap mengancam eksistensi sekulerisasi dan liberalisasi betul-betul bisa di bungkam.

Kelima: Dalam konteks kekinian, isu terorisme terbukti menguntungkan pihak-pihak tertentu keluar dari problem politik “century gate” dan delegitimasi kekuasaan yang ada.Dan menjadi alasan Indonesia meminta kembali kerja sama liliter dengan AS karena telah menunjukkan komitmennya terkait pengelolaan dan penanganan isu terorisme ini.

Keenam : Isu terorisme hakikatnya salah satu strategi penjajahan AS untuk terus bertahan di dunia Islam.Tentu dengan bantuan dan loyalitas daripenguasa-penguasa negeri kaum muslimin yang berkhianat kepada Allah swt,Rasul SAW dan umat Islam.Karena terbukti Islam dan kaum muslimin menjadi korban.

Ketujuh: Umat perlu intropeksi terkait jalan dan metode perjuangannya, jika yang dikehendaki adalah tegaknya syariat Islam di muka bumi ini. Karena tindakan “teroris” bukanlah jalan yang dituntunkan Rasulullah SAW untuk menegakkan syariat dan Khilafah Islam. Karena metode kekerasan dan teror akan menjadi bumerang terhadap perjuangan Islam dan nasib umat Islam.

Semoga Allah menolong Islam dan umatnya yang tulun di jalan perjuangan Islam, sekalipun para pembenci Islam siang dan malam merancang untuk menjatuhkan dan memadamkan cahaya Allah SWt (Islam). Wallahu a’lam. Sumber http://www.eramuslim.com/berita/analisa/sisi-lain-pro-kontra-isu-terorisme-aceh-antara-skandal-bc-dan-kedatangan-obama.htm

Antisipasi Pertumbuhan Komunikasi Data

Antisipasi Pertumbuhan Komunikasi Data ; SAAT ini, semua operator telekomunikasi berlomba-lomba memberikan layanan data bagi pelanggan di tengah tingginya permintaan. Divisi Telkom Flexi (DTF) yang menjelang akhir tahun lalu mengeluarkan program FlexiNet Unlimited makin agresif menambah pengguna layanan tersebut. Terutama pengguna awal internet dari segmen menengah ke bawah.

DTF dengan gencar menawarkan berbagai produk yang di-bundling dengan FlexiNet, baik ponsel modem Nokia 1508 maupun modem. Paling anyar, Flexi menggandeng pabrikan komputer untuk menjual modem plus kartu perdana Flexi. ''Kami menyadari bahwa kebutuhan masyarakat akan internet semakin tinggi. Karena itu, kami menyediakan produk yang sesuai dengan kemampuan peminatnya,'' kata Manager Sales Promotion Telkom Flexi area Jatim, Bali, dan Nusra, Sudarya kemarin (30/3) di sela-sela launching bundling FlexiNet-Modem Olive-Axioo di Sutos, Surabaya.

Sudarya memaparkan, pengguna mobile internet saat ini memang masih terkonsentrasi di kota-kota besar dan wilayah pariwisata, seperti Surabaya dan Bali. Meski demikian, ceruk pasarnya masih sangat luas. ''Kebutuhan masyarakat terhadap akses data membuat kami harus terus mencari pasar-pasar baru untuk dibidik dan mitra baru untuk kami ajak kerja sama.''

Memang ada segmen konsumen yang merasa bahwa harga ponsel modem merek global masih tinggi. Misalnya, harga satu unit Nokia 1508 plus kabel data untuk koneksi ke komputer bisa mencapai Rp 700 ribuan. ''Sementara dengan modem, harganya bisa di bawah Rp 500 ribuan per unit,'' imbuh dia.

Tahun ini, DTF menargetkan sejuta pengguna FlexiNet di Jatim, Bali, dan Nusra dari posisi saat ini 100 ribu pelanggan. Flexi mengklaim bahwa saat ini saat ini okupasi jaringan Flexi untuk penggunaan data masih 40 persen. ''Jadi, masih besar potensi untuk menambah pelanggan-pelanggan baru," tambahnya. Flexi juga akan menambah satu carrier baru yang menjamin kenyamanan pelanggan dalam berinternet. ''Dalam waktu dekat, jaringan kami siap mengoperasikan teknologi EVDO. Tinggal tunggu perizinan.''

FlexiNet Unlimited adalah layanan akses data Flexi melalui jaringan Telkom Flexi dengan penawaran tarif khusus berlangganan packet data network (PDN) secara harian, mingguan, dan bulanan dengan melakukan registrasi terlebih dahulu. Harga layanan itu mulai Rp 2.500 per hari hingga Rp 50 ribu per bulan. Layanan tersebut bisa digunakan di luar daerah asal dengan mengaktifkan fitur Combo. Saat ini, komposisi pelanggan FlexiNet sekitar 76 persen yang merupakan pengguna paket harian.

Dalam kerja sama dengan Axioo, Telkom memperkirakan bisa menjual hingga 4.500 paket bundling di wilayah Jatim, Bali, dan Nusra. Harga bundling Rp 4 jutaan hingga Rp 10 jutaan, bergantung pada tipe laptop Axioo yang dibeli. Dalam bundlig tersebut, pembeli juga mendapatkan modem merek Olive plus free unlimited access FlexiNet selama sebulan. Axioo juga menggaransi hingga tiga tahun.

''Bentuk bundling akan lebih mudah masuk ke pasar karena pengguna tidak repot mencari notebook-nya, juga modemnya," kata Lukas Djunanto, regional branch manager Jatim PT Teradata Indonusa, pemegang merek Axioo di Indonesia, pada kesempatan yang sama

Benarkah Negeri ini Sudah Menjadi Negeri Maling

BENARKAH negeri ini sudah benar-benar menjadi 'negeri maling'? Entah. Tapi yang pasti, terlepas dari perasaan risih maupun suka-tidaknya warga masyarakat mendengarnya, sejumlah orang yang kritis sebenarnya memang sudah cukup lama kerap mengucapkan itu dengan nada sinis dan sarkastis, di berbagai forum dan kesempatan. Termasuk seperti yang diusung oleh kelompok mahasiswa dan massa, dalam salah satu aksi demontrasi di Bundaran HI dan depan Istana Negara, Jakarta, beberapa hari lalu.

Satu yang menjadi pembicaraan terhangat saat ini, adalah kasus korupsi pajak yang melibatkan tokoh kunci Gayus Halomoan Tambunan. Gayus sendiri, yang sempat buron dan kabur ke Singapura, telah kembali dan langsung diproses lebih lanjut. Ia pun lantas mulai 'bernyanyi', yang membuat perkembangan kasus ini jadi kian menarik, dengan bermunculannya nama-nama baru yang dijadikan tersangka maupun terperiksa.

Kasusnya kini terus bergulir, dengan aparat keamanan - Polri dan kejaksaan khususnya - yang langsung bertambah sibuk. Yang jelas kepada media, berbagai langkah yang telah dan segera dilakukan pun, seolah tak henti dipaparkan. Sementara, beragam pernyataan pun dimunculkan. Tetapi, hingga mana pernyataan demi pernyataan itu bakal menjadi kenyataan, agaknya, itulah yang kini menjadi pertanyaan.

Senin (5/4) kemarin misalnya, pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku mempersilakan penyidik Polri untuk memeriksa seluruh jaksa yang diduga terlibat dalam dugaan penyimpangan penanganan perkara Gayus. Ini dikatakan demi membongkar seluruh penyimpangan dalam penanganan perkara yang divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanggerang, Banten itu.

"Dengan tangan terbuka, pintu terbuka, silakan (periksa jaksa-jaksa itu, Red) untuk keterbukaan kasus ini," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Didiek Darmanto, di Kejagung, Senin (5/4).

Dijelaskan Didiek, pihaknya membuka diri dalam penanganan kasus ini. Namun tambahnya, yang pasti hingga kini belum ada permintaan dari Polri untuk memeriksa para jaksa. "Sampai saat ini belum ada surat permintaan," tambahnya.

Di pihak lain secara terpisah, Mabes Polri justru mengaku pula telah membuka pintu lebar bagi pihak Kejagung untuk melakukan pemeriksaan. "Silakan saja. Itu ranah mereka secara internal," ujar Kadivhumas Polri, Irjen (Pol) Edward Aritonang.

Polri sendiri, seperti dituturkan Edward, masih fokus pada tiga alur pemeriksaan Gayus. Antara lain yakni skenario rekayasa kasus, aliran uang setelah diblokir, serta pelanggaran kode etik para penyidik dan atasan penyidik. Saat ditanya apakah polisi juga akan memeriksa jaksa yang menangani penuntutan kasus Gayus yang janggal, Edward menggeleng. "Kita belum akan memeriksa pihak lain," ujarnya.

Sementara itu yang jelas, Polri memastikan telah menetapkan lagi tiga penyidik yang terlibat penanganan perkara Gayus, dalam status terperiksa. Ini setelah Mabes Polri memeriksa tiga perwira menengah dalam dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin internal Polri. Tiga terperiksa baru itu adalah Kombespol Pambudi, Kombespol Eko Budi Sampurno, serta AKBP Mardiani. Mereka adalah anggota Diteksus, yang dinilai terlibat dalam penanganan kasus senilai Rp 25 miliar itu.

Sedangkan di tempat lain, kemarin Kapolri pun secara resmi telah mencopot jabatan Edmond Ilyas dari kursi Kapolda Lampung. Acara serah terima jabatan sendiri berlangsung cepat, sekitar 15 menit, tanpa sambutan dari Kapolri. Dalam prosesi itu, ekspresi wajah Edmond tampak tenang, bahkan tersenyum. Namun, saat Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mencabut tanda jabatannya, Edmond tampak sedikit menahan nafas dengan pandangan mata tajam. Sementara ekspresi BHD sendiri dingin dan kaku.

Lebih jauh, bergulirnya kasus ini dan segala perkembangan maupun dugaan lain yang terkait dengannya, tak urung membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun akhirnya ikut bersuara. Pada intinya, SBY mengaku berharap masalah ini diselesaikan sampai ke akarnya, atau dengan kata lain dibongkar tuntas. "Saya minta bongkar. Kejar supaya bersih betul, supaya rakyat tidak dirugikan," kata SBY, dalam rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/4).

SBY pun mengatakan, bahwa memberantas mafia hukum, termasuk kejahatan pajak, harus dituntaskan. Ia katanya telah mendapatkan laporan tentang mafia pajak dengan pengungkapan rekening pegawai pajak Gayus tersebut. "Saya terus terang terusik dengan kejadian ini, meski yang dilaporkan kepada saya belum utuh. Tapi saatnya kita tata secara sangat serius. Kita bersihkan hal-hal yang sangat merintangi pembangunan kita ke depan," katanya.

Sementara salah satu pejabat berwenang, Menkum HAM Patrialis Akbar, lantas juga mengaku tak kurang seriusnya dalam menindaklanjuti perkembangan kasus ini. Sementara, terhadap adanya dugaan para jenderal di kepolisian ada yang terlibat, ia hanya menanggapinya dengan santai. "Pokoknya kita tidak usah mengatakan bintang tiga, bintang lima, bintang tujuh. Siapapun, tanpa terkecuali (bakal diusut)," kata Patrialis pula, di Kantor Presiden.

Dari sisi Gayus sendiri, saat ini salah seorang pengacara dan tokoh dunia hukum kenamaan, Adnan Buyung Nasution, diberitakan telah ikut bergabung di tim pengacaranya. Namun, terhadap perkembangan itu pula, salah seorang anggota Komite Pengawas Perpajakan (KPP), Hikmahanto, kepada wartawan mengatakan bahwa tetap saja Gayus-lah yang pada saat ini menjadi tokoh kunci guna membongkar kasus makelar pajak tersebut. Menuutnya, keberadaan Adnan Buyung sebagai pengacara Gayus, tak akan begitu dominan dalam rangka membongkar keseluruhan kasus.

"Semua pengungkapan itu harus dari Gayus. Bukan karena ada Pak Buyung. Karena sebagai pengacara, (ia) punya kode etiknya. Kalaupun mengetahui, maka itu sifatnya hak klien yang tidak boleh disampaikan ke publik. Jadi, yang bisa membongkar kasus, ya, harus langsung dari pengakuan Gayus," kata Hikmahanto pula.

Lalu, akankah semuanya memang terbongkar? Kapan, dan bagaimana? Bagaimana pula dengan kasus-kasus lainnya? Untuk semua pertanyaan yang ada, silakan saja menunggu dulu, sementara upaya 'bersih-bersih' itu dijalankan

Analisa Menguatnya Kurs Rupiah

Pakar Bisnis Online Analisa Menguatnya Kurs Rupiah, Berlanjutnya penguatan kurs rupiah dan kurs negara berkembang seharusnya tidak perlu membuat kita heran, karena hal ini sudah diperkirakan sebelumnya. Pada awal tahun, Institute of International Finance memprediksi aliran modal masuk ke negara berkembang akan meningkat dari US$435 miliar pada 2009 menjadi US$722 miliar pada 2010.

Negara berkembang di Asia diperkirakan mendapat limpahan aliran modal masuk terbesar karena prospek pertumbuhan ekonomi Asia lebih tinggi daripada negara berkembang lainnya. Walaupun sudah diperkirakan, dari sisi waktu, aliran modal masuk ke pasar keuangan Indonesia yang terjadi dalam 1 bulan terakhir memang membuat kita terperanjat.

Di dalam negeri sejak awal Januari transaksi pasar modal agak lesu karena kondisi politik memanas pada saat DPR membahas kasus Bank Century. Faktor luar negeri sempat membuat kita pesimistis ketika Presiden Barack Obama pada Januari mengatakan bahwa pemerintahnya akan membuat aturan yang membatasi kegiatan spekulasi di pasar keuangan (kegiatan proprietary trading).

Krisis utang di Dubai pada akhir 2009 dan kemudian disusul krisis fiskal di Yunani pada Januari 2010 yang menambah keresahan investor pasar keuangan. Investor menahan napas ketika China pada Januari dan Februari mengetatkan kebijakan moneter dengan menginstruksikan perbankannya menahan laju kredit properti dan menaikkan giro wajib minimum sebanyak dua kali ke posisi 16,5%.

Pada awal Maret, Australia kembali menaikkan suku bunga untuk keempat kalinya ke level 4,0%. Sementara itu, India menaikkan suku bunga 'repo' ke posisi 5,0%. Kendati demikian, dalam sebulan terakhir banyak berita yang cukup bagus. Di dalam negeri, situasi politik kembali normal setelah huru-hara kasus Bank Century selesai dibahas di DPR pada 3 Maret.

Investor pasar keuangan lega bahwa para politisi cukup dewasa untuk tidak memaksa pemakzulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Ini positif bagi pasar keuangan karena berarti stabilitas politik dan keamanan yang menjadi tulang punggung kepercayaan investor terhadap negara ini dapat terus terjaga.

Perbaikan rating

Tidak lama setelah selesainya kasus Bank Century, lembaga pemeringkat kredit S&P pada 12 Maret menaikkan peringkat Indonesia menjadi BB dengan 'outlook positif'. Bahkan lembaga pemeringkat kredit Fitch pada Januari sudah lebih dulu menaikkan peringkat kredit ke BB+.

Jika kondisi politik aman dan Indonesia mempertahankan kebijakan yang berhati-hati pada tiga bidang yaitu fiskal, neraca pembayaran serta perbankan, dalam 1 tahun lagi Indonesia mungkin akan kembali meraih peringkat investment grade. Komitmen negara ini untuk melanjutkan reformasi birokrasi dan hukum akan membantu membawa Indonesia kembali ke peringkat investment grade.

Sekadar kilas balik, Indonesia kehilangan peringkat investment grade 12 tahun yang lalu pada saat terjadi krisis keuangan 1998, yang mana hanya bisa secara perlahan membaik ke level saat ini. Potensi investment grade mempunyai dampak yang besar terhadap aliran modal masuk ke Indonesia serta berimplikasi positif terhadap berlanjutnya penguatan kurs rupiah ke posisi Rp8.500-Rp8.900 per dolar.

Dengan mencapai predikat investment grade maka perbankan internasional serta para fund manager asing akan menaikkan portofolio kredit dan investasi mereka ke Indonesia. Potensi penguatan renminbi juga berdampak positif kepada apresiasi kurs negara-negara di Asia.

Selain faktor dalam negeri, faktor pemulihan ekonomi global juga merupakan hal yang memberi akselerasi positif. Berita minggu lalu di Amerika Serikat, dunia usaha negara itu mulai menarik kembali tenaga kerja sebanyak 162.000 orang. Di Eropa indeks produksi manufaktur-khususnya di Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, dan Austria-juga mulai menunjukkan penguatan.

Kekhawatiran akan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat bisa diredam karena setelah muncul pernyataan Gubernur Bank Sentral bahwa suku bunga akan dipertahankan sangat rendah pada waktu yang cukup lama.

Faktor eksternal lainnya adalah meredanya kekhawatiran akan krisis fiskal di Yunani dan negara-negara Eropa lainnya (biasa disebut sebagai PIGS-Portugal, Italy, Greece, Spain). Komitmen Uni Eropa dan IMF pada 25 Maret untuk menolong Yunani telah membuat pasar keuangan kembali tenang.

Aliran dana ke pasar modal

Investor yakin bahwa sumber pertumbuhan ekonomi dunia berada di Asia, yang mana Indonesia merupakan negara Asia yang populasi penduduknya besar dan berusia muda, memiliki sistem perbankan yang sehat, serta kebijakan fiskal yang berhati-hati.

Penguatan rupiah untuk Indonesia berdampak positif, yaitu mengurangi tekanan inflasi yang datang dari barang impor. Melemahnya tekanan inflasi akan membuat Bank Indonesia tidak perlu terburu-buru menaikkan suku bunga.

Di sisi ekspor, karena komoditas ekspor Indonesia saat ini didominasi oleh barang tambang dan perkebunan, penguatan rupiah tidak mengurangi daya saing produk tersebut berhubung kompetitor untuk produk tambang dan perkebunan tidaklah banyak.

Aliran dana masuk ke pasar modal Indonesia pada kuartal I/2010 cukup signifikan. Aliran dana investor asing masuk ke SUN sejak awal Januari 2010 hingga akhir Maret naik sebanyak Rp 23 triliun menjadi Rp 131 triliun.

Aliran dana investor asing masuk ke SBI meningkat Rp24 triliun yaitu dari Rp44 triliun menjadi Rp68 triliun. Pembelian bersih investor asing pada periode yang sama di pasar saham meningkat Rp3,5 triliun. Sisi positifnya adalah biaya dana menjadi lebih murah.

Pada periode akhir Desember 2009 hingga Maret 2010, yield surat utang negara (SUN) berjangka waktu 3 tahun membaik dari 8,5% menjadi 7,9%. Yield SUN berjangka waktu 10 tahun membaik dari 10,2% menjadi 9,1%.

Di pasar saham, kapitalisasi pasar tiga perusahaan terbesar meningkat di atas 11%, yaitu Astra Internasional Tbk meningkat 23%, Bank Mandiri Tbk naik 19%, BCA Tbk 18% yang menunjukkan keyakinan investor akan prospek sektor konsumsi/otomotif dan perbankan.

Price to earning ratio (PER) Indonesia saat ini sekitar 14 kali, masih relatif murah dibandingkan dengan India dan China yang berada di atas 18 kali. Oleh karena itu, kemungkinan indeks saham pada tahun ini meningkat ke atas 3.000 menjadi semakin terbuka, didorong oleh saham sektor perbankan, otomotif, semen, konsumsi, batu bara, dan lain-lain. Saham sektor telekomunikasi yang tertinggal pun juga mulai diburu investor.

Lantas Apa yang harus kita waspadai?

Kita jangan terlena. Penguatan rupiah dan rendahnya suku bunga dolar membuat korporasi Indonesia kembali meningkatkan pinjaman dari luar negeri. Pinjaman dari luar negeri meningkat US$23 miliar, yaitu dari US$149 miliar (akhir Desember 2008 ) ke posisi US$172 miliar (akhir Desember 2009), di mana utang luar negeri sektor swasta meningkat US$11 miliar menjadi US$73 miliar.

Di satu sisi kondisi itu menunjukkan kepercayaan perbankan dan investor global terhadap Indonesia telah pulih. Namun, di lain pihak pemerintah tetap harus memonitor rasio utang sektor swasta dan pemakaian utang tersebut apakah untuk kegiatan produktif atau untuk kegiatan impor barang konsumtif. Penguatan rupiah yang akan meningkatkan impor, bisa membuat neraca pembayaran tidak sehat.

Pada sisi lain, penguatan rupiah kian mempersulit ekspor produk manufaktur. Sektor manufaktur Indonesia selama ini berperan 26% terhadap ekonomi, akan tetapi selama bertahun-tahun ini tumbuh di bawah ekonomi nasional.

Restrukturisasi industri manufaktur membutuhkan keberanian pemerintah melakukan reformasi sektor tenaga kerja, melanjutkan reformasi birokrasi di pusat dan daerah dan membangun infrastruktur.Jika kita tidak bisa mengelola ekspektasi investor pasar keuangan, potensi pembalikan arus modal bisa setiap saat terjadi.

Ka’Bah Merupakan Pusat Planet Bumi

Ka’Bah Merupakan Pusat Planet Bumi ; Astronout Neil Amstrong telah membuktikan bahwa kota Mekah adalah pusat dari Planet Bumi. Fakta ini telah di diteliti melalui sebuah penelitian Ilmiah. Ketika Neil Amstrong untuk pertama kalinya melakukan perjalanan ke luar angkasa dan mengambil gambar planet Bumi, dia berkata : “Planet Bumi ternyata menggantung di area yang sangat gelap, siapa yang menggantungnya ???”

Para Astronot telah menemukan bahwa planet Bumi itu mengeluarkan semacam radiasi, secara resmi mereka mengumumkannya di Internet, tetapi sayang nya 21 hari kemudian website tersebut raib yang sepertinya ada masalah tersembunyi dibalik penghapusan website tersebut.

Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, ternyata radiasi tersebut berpusat di kota Mekah, tepatnya berasal dari Ka’Bah. Yang mengejutkan adalah radiasi tersebut bersifat infinite ( tidak berujung ), hal ini terbuktikan ketika mereka mengambil foto planet Mars, radiasi tersebut masih berlanjut terus. Para peneliti Muslim mempercayai bahwa radiasi ini memiliki karakteristik dan menghubungkan antara Ka’Bah di di planet Bumi dengan Ka’bah di alam akhirat.

Di tengah-tengah antara kutub utara dan kutub selatan, ada suatu area yang bernama ‘Zero Magnetism Area’, artinya adalah apabila kita mengeluarkan kompas di area tersebut, maka jarum kompas tersebut tidak akan bergerak sama sekali karena daya tarik yang sama besarnya antara kedua kutub.

Itulah sebabnya kenapa jika seseorang tinggal di Mekah, maka ia akan hidup lebih lama, lebih sehat, dan tidak banyak dipengaruhi oleh banyak kekuatan gravitasi. Oleh sebab itu lah ketika kita mengelilingi Ka’Bah, maka seakan-akan diri kita di charged ulang oleh suatu energi misterius dan ini adalah fakta yang telah dibuktikan secara ilmiah.

Penelitian lainnya mengungkapkan bahwa batu Hajar Aswad merupakan batu tertua di dunia dan juga bisa mengambang di air. Di sebuah musium di negara Inggris, ada tiga buah potongan batu tersebut ( dari Ka’Bah ) dan pihak musium juga mengatakan bahwa bongkahan batu-batu tersebut bukan berasal dari sistem tata surya kita.

Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah SAW bersabda, “Hajar Aswad itu diturunkan dari surga, warnanya lebih putih daripada susu, dan dosa-dosa anak cucu Adamlah yang menjadikannya hitam. ( Jami al-Tirmidzi al-Hajj (877) “

==========WallahuallamBissawab===========

Ketahanan Pangan Butuh Leadership

Ketahanan Pangan Butuh Leadership, Persoalan pangan adalah masalah yang sangat penting, bukan hanya pada saat sekarang, tetapi pada masa-masa mendatang. Bahkan, tidak sedikit para pemimpin bangsa yang mengingatkan betapa pentingnya pangan dalam kehidupan umat manusia.

Presiden Soekarno ketika meletakkan batu pertama pembangunan kampus IPB pada tahun 1952 mengingatkan bahwa persoalan persediaan pangan bagi bangsa Indonesia merupakan “soal hidup atau mati”.

Jawaharial Nehru, salah satu pemimpin besar India, juga pernah mengatakan: “Everything can wait, not agriculture. First of all, obviously, we must have enough food. Secondly, other necessities ... “.

Walaupun banyak pemimpin di dunia telah mengingatkan pentingnya ketahanan pangan, tetapi sayangnya berdasarkan data FAO yang terbaru, di dunia masih terdapat lebih dari 1 miliar penduduk (hampir 1/6 penduduk dunia) menghadapi masalah kekurangan pangan dan kemiskinan.

Kenaikan jumlah penduduk yang kekurangan pangan yang signifikan dibandingkan tahun lalu (kenaikan sekitar 105 juta) dikarenakan krisis kembar, yakni krisis finansial dan harga pangan yang meningkat tajam.

Himpunan Alumni IPB dalam “Diskusi Blak-blakan Soal Ketahanan Pangan di Indonesia” berpandangan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan beras, tetapi meliputi manajemen: ketersediaan pangan, akses pangan, stabilitas (harga) dan distribusi pangan, serta utilitas dan keamanan pangan.

Dalam jangka pendek, peningkatan produksi pangan dan perbaikan sistem produksi wajib menjadi prioritas utama strategi kebijakan pangan pemerintah. Manajemen stok pangan dan stabilitasi harga pangan, terutama yang bersifat strategis, tetap perlu menjadi prioritas.

Upaya Indonesia untuk mulai memikirkan “feeding the world” patut dihargai, tentunya tanpa melupakan manajemen cadangan pangan dalam negeri. Upaya pengamanan stok pangan dalam negeri harus tetap menjadi prioritas kebijakan ketahanan pangan Indonesia.

Misalnya, surplus produksi beras baru dapat dikatakan aman jika telah terbukti stabil di atas 3 juta ton secara riil dan berkelanjutan sepanjang tahun, bukan sekadar 1 juta ton seperti perkiraan saat ini.

Pengendalian harga keseimbangan beras di dalam negeri tetap perlu menjadi perhatian seluruh pengampu kepentingan, karena relatif tingginya harga beras pada pembentukan laju inflasi nasional.

Melonjaknya laju inflasi pada Januari 2010 adalah pengalaman berharga dari manajemen stok pangan pokok yang juga sangat berhubungan dengan tekanan permintaan beras dari kelompok rumah tangga miskin dan menengah. Apabila penyaluran beras pada kelompok miskin cukup lancar, maka rumah tangga miskin ini cukup mengandalkan pasokan beras dari beras subsidi (pada Program Raskin).

Namun, ketika penyaluran Raskin terhambat karena persoalan birokrasi di tingkat pusat, kelompok miskin (dan menengah) justru terpaksa harus membeli beras secara komersial. Pada siklus berikutnya, tambahan tekanan permintaan beras ini–-apalagi pada kondisi stok beras yang kritis--justru menyebabkan lonjakan harga beras.

Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lain seperti jagung dan kedelai juga perlu menjadi prioritas, misalnya dengan memberikan keleluasaan bagi sektor swasta untuk mulai bermitra dengan petani jagung dan kedelai.

Penjaminan dan kepastian harga adalah salah satu insentif untuk meningkatkan produksi dan produktifitas. Akses terhadap teknologi baru, benih unggul, serta ketersediaan irigasi tidak akan berlangsung seperti diharapkan manakala harga yang diterima petani tidak memadai.

Dua komoditas pangan ini (jagung dan kedelai) memiliki keterkaitan erat dengan sektor industri manufaktur bidang pangan yang mampu menyerap tenaga kerja banyak, serta dengan sektor pangan lain, seperti peternakan yang menghasilkan sumber protein, gizi, energi dan vitamin.

Berkaitan dengan hal ini, Indonesia harus memiliki tiga kewaspadaan dalam menghadapi ketahanan pangan nasional pada masa-masa mendatang. Pertama, instabilitas komoditas pangan saat ini yang bersumber dari pasar internasional. Hal itu terlihat pada naik-turunnya harga komoditas yang lebih dipicu permainan para hedge fund tingkat dunia. Artinya, saat ini perdagangan komoditas sudah sedemikian canggih, harga bisa berubah hanya dalam sehari, karena yang terjadi sebagaian besar hanya perpindahan kontrak komoditas saja, bukan perdagangan komoditas riilnya.

Kedua, ketidakpastian dan perubahan iklim.

Ketiga, Indonesia saat ini mengalami lack of investment di bidang pangan dan pertanian. Indonesia membutuhkan investasi di bidang pertanian dan pangan. Investasi tidak hanya terbatas pada pembangunan pabrik, tapi juga di bidang penelitian, serta pembangunan irigasi.

Catatan tentang pangsa penyerapan KUR di sektor pertanian yang hanya 22 persen pada tahun 2009, tentu terlalu kecil untuk dibandingkan dengan pangsa penyerapan KUR di sektor perdagangan yang mencapai 63 persen. Skema pembiayaan dengan penjaminan kredit seperti KUR ini juga diharapkan dapat mencegah penurunan kapasitas sistem produksi pangan dan industri secara umum.

Dalam hal manajemen input pertanian yang sangat strategis (seperti pupuk dan benih), pemerintah semestinya memberikan kepastian hukum "property rights" terhadap tanah yang dimiliki. Sertifikat tanah tidak hanya memberikan kepastian untuk aman mengusahakannya tapi juga dapat digunakan untuk mengakses kredit perbankan.

Penggunaan pupuk sebagai input pertanian kini telah berubah, dibandingkan dengan pada awal Revolusi Hijau dulu. Oleh karena itu, esensi subsidi pupuk kini telah semakin berubah, bukan tentang adopsi teknologi baru, tapi lebih kepada strategi pemihakan dan langkah afirmatif manajemen risiko bagi petani miskin.

Ketersediaan pupuk harus dipastikan mencukupi kebutuhan bahkan dapat diekspor. Bila ketersediaan pupuk mencukupi dan distribusinya dapat dijaga kelancarannya, maka persoalan pupuk mudah-mudahan tinggal menjadi sejarah.

Untuk tercapainya hal tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memperbaiki aransemen kelembagaan dari sistem produksi, distribusi, sistem harga, dan mekanisme subsidi pupuk.

Tidak hanya untuk pupuk, namun juga untuk input lainnya yang hingga saat ini masih perlu diberikan kebijakan imperatif, upaya-upaya seperti ini merupakan keharusan. Dan semua ini mensyaratkan suatu policy leadership yang berwibawa, sistem akuntabilitas, responsibilitas dan kualitas governansi yang lebih baik.

Dalam jangka menengah-panjang. Peningkatan produksi, produktifitas dan nilai tambah pangan strategis dalam jangka menengah-panjang perlu lebih banyak berbasiskan aplikasi teknologi baru, varietas baru, termasuk benih hibrida dan produk bioteknologi yang dihasilkan yang semuanya melalui proses panjang.

Indonesia perlu lebih banyak mengutamakan kemitraaan yang setara antar stakeholders (public-private partnership) antara sektor swasta, pemerintah, perguruan tinggi dan elemen masyarakat madani dalam mengelola sistem nilai tambah (value chain system) yang menciptakan pertumbuhan berkualitas, tidak hanya mengedepankan aspek pertumbuhan tetapi juga pemerataan.

Strategi diversifikasi pangan harus dilakukan secara lebih serius, untuk mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras, yang saat ini sangat tinggi dan sering mempengaruhi tekanan permintaan terhadap beras. Langkah awal dapat dimulai dengan pengembangan sumber pangan lokal, eksotik, bernilai ekonomi tinggi, mengandung protein, vitamin dan bergizi baik.

Kampanye ”makan ikan” dan ”minum susu” akan mampu memperbaiki kecukupan protein, energi dan vitamin, yang dapat saja mengurangi tekanan konsumsi terhadap bahan karbohidrat seperti beras yang sangat sensitif secara ekonomi dan politik.

Kemudian, pengindustrian pangan lokal harus memperoleh dukungan kebijakan yang memadai, mulai dari skema pembiayaan, insentif perpajakan, dan kemudahan lainnya.

Last but not the least, peningkatan daya saing, produksi dan produktivitas pangan tidak hanya ditentukan oleh persoalan “on farm” saja, tetapi juga persoalan-persoalan “beyond farm gate” yang sering kali malah lebih penting dibandingkan persoalan-persoalan yang terjadi di tingkat “on farm”.

Mengingat faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, produktivitas dan daya saing tersebut bersifat multi dimensi, maka kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkannya tidak dapat ditangani secara parsial, tetapi harus terintegrasi dengan skema kebijakan makroekonomi dan kelembagaan publik yang lebih luas.

Kebijakan yang holistik ini memerlukan semangat konvergensi nasional. Konvergensi nasional memiliki arti sebagai upaya mengarahkan seluruh energi bangsa yang mencakup potensi pikiran, kekuatan dan waktu untuk mewujudkan satu cita-cita, satu tujuan dari seluruh stake holders pembangunan pertanian dan industri pangan yang lebih berdaya saing, berkeadilan, berkedaulatan dan berkelanjutan.

Terkait dengan persoalan besar ketahanan pangan ini, Himpunan Alumni IPB dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) memberi rekomendasi kepada pemerintah, dunia usaha, para petani, dan masyarakat pada umumnya:

Pertama, untuk mengantisipasi instabilitas komoditas pangan yang bersumber dari pasar internasional, para diplomat Indonesia di luar negeri dapat berperan menjadi ujung tombak memperoleh informasi awal mengenai semua kejadian dan policy di negara yang bersangkutan yang dapat mempengaruhi gejolak harga pangan.

Kedua, Indonesia harus tegas mendahulukan pencapaian swasembada dalam negeri baru berorientasi ekspor. Namun di sisi lain, target unt melakukan ekspor dapat menjadi pendorong bagi pencapaian swasembada dalam negeri.

Ketiga, Indonesia harus melakukan investasi besar-besaran terkait pertanian, yaitu yang terkait dengan irigasi pedesaan, jalan desa, listrik desa, industri pupuk, riset, pengembangan sumber daya dan rehabilitasi sumber sumber daya alam. Total investasi yang dibutuhkan untuk mengamankan ketahanan pangan jangka menengah mencapai Rp 270 triliun.

Keempat, ketahanan pangan harus menjadi indikator kinerja utama bagi berbagai kementerian selain Kementerian Pertanian, serta bagi pemerintah daerah.

****

Analisis ini disarikan dari hasil diskusi “Diskusi Blak-blakan Soal Ketahanan Pangan di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Himpunan Alumni IPB dan Persatuan Insinyur Indonesia.

Pembicara dalam diskusi adalah: Bayu Krisnamurthi (Wakil Menteri Pertanian), Said Didu (Ketua Umum Persatuan Insiyur Indonesia, Franciscus Welirang (Direktur PT Indofood Sukses Makmur), Arifin Tasrif (Direktur Utama PT Petrokimia Gresik).

Prospek Bisnis Warnet dan Game Online

Prospek Bisnis Warnet dan Game Online, Bisnis Warnet & Game Online? kenapa nggak? tapi hati-hati.. salah perhitungan bukannya untung malah buntung..Banyak faktor yang harus diperhatikan seperti; lokasi, kenyamanan ruangan, kenyamanan kecepatan, serta biaya operasional bulanan,

Analisa Prospek Bisnis Warnet

Jika dipelajari lebih jauh, munculnya warnet di Indonesia disebabkan dua faktor:

1. Terbatas dan mahalnya akses internet
2. PC sebagai alat akses utama internet juga masih terhitung mahal bagi mayoritas penduduk di Indonesia.

Melihat kenyataan itu, maka bermunculan warnet-warnet yang memberikan solusi kepada kebutuhan akses internet yang terjangkau. Kedua faktor inilah yang sebenarnya harus diperhatikan oleh pebisnis warnet dalam melihat prospek usaha warnet.

Pertanyaan berikutnya adalah: apakah akses internet dan pc saat ini sudah terhitung murah? Untuk Indonesia yang (sangat) luas ini, maka jawabannya bisa ya bisa tidak. Bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar (ex: Jakarta) harga berlangganan internet sudah sampai pada harga Rp 99.000/bulan/384Kbps/unlimited akses. Namun bagi mereka yang berada di ujung Papua sana bisa senilai 3 juta rupiah untuk 64kbps via VSAT.

Sehingga kesimpulan akhirnya adalah: harga akses internet belum terhitung murah untuk seluruh daerah di Indonesia.

Bagaimana dengan PC? Ini pun masih bisa menjadi perdebatan panjang. Namun harga PC masih berkutat di atas Rp2,5 juta yang menurut saya masih cukup mahal untuk mayoritas masyarakat Indonesia. Melihat dari jumlah kepemilikan PC dibanding jumlah penduduk pun terlihat jelas kenyataan ini. Kesimpulannya: PC juga belum terhitung murah bagi sebagian besar penduduk Indonesia.

Apakah ini berarti bisnis warnet masih prospek? Untuk menjawab ini, mari kita lihat lagi beberapa faktor yang bisa berpengaruh pada warnet:

* Mulai tersedianya akses Free Wifi/hotspot dimana-mana
* Penyediaan akses internet di Kampus
* Penyediaan akses internet di Kantor-kantor
* Mulai beroperasinya Jardiknas (Jaringan Pendidikan Nasional)

Faktor-faktor di atas jika dilihat secara pesimistis bisa dianggap sebagai faktor yang akan menurunkan prospek bisnis warnet. Tapi bagi mereka yang optimis, hal-hal di atas justru memperkuat keberadaan prospek warnet sebagai bisnis. Mereka yang optimis ini menyadari keterbatasan dari akses internet di free wifi, kantor, kampus maupun sekolah (jardiknas) sehingga keterbatasan tersebut bisa dijadikan warnet sebagai daya tarik tersendiri agar pengakses tetap memilih warnet sebagai tempat akses internet. Berita di detikinet tentang ratusan hotspot yang ternyata tidak mampu memikat pengguna bisa menjadi acuan. Walau gratis, hotspot, akses di kantor, Kampus dan sekolah toh tidak bisa digunakan setiap saat, hanya pada jam tertentu saja.

Gambaran kasar modal untuk membuka warnet dan game online

1. Warnet Buka 18 Jam/hari

Server Warnet:
Intel Pentium IV 3.0Ghz HyperThread, Visipro1024 MB ddr PC 3200-Dual Channel, Geforce Ultimate Edition 128MB, Seagate 80 GB SATA HDD, DVD RW, Floppy, USB Card Reader, USB Bluetooth, Casing Simbadda, Mouse + Keyboard Optical, Monitor SPC 17’
Rp. 5.800.000

Alternatif:
Intel Pentium IV 3.0Ghz HT, Visipro 512 MB ddr PC 3200, Geforce 440 128MB, Seagate 80 GB SATA HDD, DVD Rom, Floppy, USB Bluetooth, Casing Simbadda, Mouse + Keyboard Optical, Monitor SPC 17’
Rp. 5.128.000

CPU Clients Warnet:
Pentium 3 - 700, RAM 128, Hard Disk 15 GB, CD ROM, VGA AGP 16 MB, Sound Card, Floppy, Casing ATX Baru (tidak bisa terpisah), monitor 15″ @Rp. 1.050.000
Warnet 5 PC : 5 X 1.050.000 = Rp. 5.250.000

Software (original )
OS Windows Server Rp. 1.200.000
OS Clients Windows XP Home Rp. 775.000 X 4 = Rp. 3.100.000
Software Billing Rp. 650.000
(ket. Jika menggunakan Linux biaya bisa ditekan hingga 90%)

Biaya Setup Koneksi Warnet:
Setup Server Rp. 300.000
Setup & Instalasi 4 titik Rp. 600.000

1 Switch 4 Port @ Rp. 167.000 Rp. 167.000
50 m kabel UTP 5E @ Rp. 4.000 Rp. 200.000
Rp. 1.267.000

TOTAL INVESTASI INFRASTRUKTUR:
Rp. 5.128.000 + Rp. 1.200.000 + Rp. 5.250.000 + Rp. 3.100.000 + Rp. 1.267.000 :
Rp. 15.945.000

Biaya Operasional:
ADSL Unlimited Warnet, Rp. 1.750.000/bulan atau
Fastnet Internet Cable up to 3Mbps, Rp. 1.195.000/bulan
1 orang operator Rp. 1.000.000/bulan
Tagihan Listrik:Rp. 300.000/bulan
Sewa Tempat: Rp. 1.000.000/bulan
TOTAL Biaya Operasional Bulanan (ADSL):
1.750.000 + 1.000.000 + 300.000 + 1.000.000= Rp. 4.050.000
TOTAL alternatif Biaya Operasional Bulanan (Cable):
1.195.000 + 1.000.000 + 300.000 + 1.000.000= Rp. 3.495.000

TOTAL Proyeksi Pendapatan Bulanan jika tarif Rp. 4000/jam (ADSL):
5 PC warnet X 18 jam X 26 hari X Rp. 4.000 = Rp. 9.360.000
9.360.000 – 4.050.000 = Rp. 5.310.000
TOTAL Proyeksi Pendapatan Bulanan jika tarif Rp. 4000/jam (Cable):
5 PC warnet X 18 jam X 26 hari X Rp. 4.000 = Rp. 9.360.000
9.360.000 – 3.495.000 = Rp. 5.865.000

2. Game Online Buka 24 Jam/hari

Server Game Online:
Intel Pentium IV 3.0Ghz HyperThread, Visipro1024 MB ddr PC 3200-Dual Channel, Geforce Ultimate Edition 128MB, Seagate 80 GB SATA HDD, DVD RW, Floppy, USB Card Reader, USB Bluetooth, Casing Simbadda, Mouse + Keyboard Optical, Monitor SPC 17’
Rp. 5.800.000

CPU Clients Game Online:
AMD Athlon 64bit, 3000+, Memory 512MB DDR PC3200, Graphic Card 128MB ati radeon 9550, HDD 80 GB, CD Rom, Case ATX Mini Tower, Keyboard & Mouse Monitor GTC 17″Perfect Flat
Rp. 4.300.000
10 PC Client Game Online:10 X 4.300.000 = Rp. 43.000.000

Biaya Setup Game Online:
Setup Server Rp. 300.000
Setup & Instalasi 10 titik Rp. 1.500.000
Setup game Rp. 100.000
1 Switch 16 port 10/100 Rp. 420.000
30 m kabel UTP 5E @ Rp. 4.000 Rp. 120.000+
Rp. 2.440.000

Biaya Operasional Bulanan:
Koneksi Server Wireless Paket Game Online Rp. 3.000.000/bulan
Operator 2 Orang Operator @Rp. 1.000.000/bulan = Rp. 2.000.000/bulan
Tagihan Listrik Rp. 300.000/Bulan
Sewa tempat Rp 1.000.000/bulan

Total Biaya Operasional Bulanan:
3.000.000 + 2.000.000 + 300.000 = Rp. 5.300.000

Total Proyeksi Pendapatan Bulanan
(2 paket: Paket Regular dan Hemat):
10 PC Game Online X 12 jam X 26 hari X Rp. 3.500 = Rp. 10.920.000
10 PC Game Online X 6 jam X 26 hari X Rp. 1.500 = Rp. 2.340.000

10.920.000 + 2.340.000 = Rp. 13.260.000
13.260.000 – 5.300.000 = Rp. 7.960.000

Prilaku Parpol Dalam Pilkada 2010

Partai politik (parpol) papan atas kehilangan sosok dalam pilkada. Parpol serahkan perahu pada kader partai lain. Partai politik-kader saling di/meninggalkan. Ada tren anak pejabat menjadi kandidat. Jalur independen menjadi alternatif di luar parpol. Hal ini menunjukkan ironisme politik, ketika parpol yang menjadi sumber segala sumber kekuasaan, mengalami defisit kader.

Untuk mengawali tulisan ini saya mengemukakan fakta bahwa parpol adalah sumber segala sumber kekuasaan. Pada Pemerintah Pusat, parpol ikut menentukan pejabat negara pada eksekutif, seperti menteri, tetapi juga seperti kapolri dan panglima TNI. Badan-badan dan Komisi Negara seperti BPKP, PPATK, KPU, dan lain-lain. Pada lembaga yudikatif parpol menentukan hakim Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial. Pada lembaga keuangan, parpol menentukan pejabat-pejabat di Bank Indonesia. Apatah pada lembaga legislatif di DPR DPD, dan MPR.

Tetapi lain lagi di daerah, peluang "main" bagi parpol adalah dalam perebutan kekuasaan dalam pilkada. Karena usai pilkada, roda parpol hanya berderak di DPRD. Selebihnya parpol membisu, sepi fungsi dan aktivitas. Dalam konteks ini, konflik politik di daerah sering diciptakan dan dimaknai sebagai usaha parpol untuk mempebesar jatah kue. Sayangnya berkutat pada elite parpol, bukan parpol sebagai lembaga. Dan konflik politik juga dimaknai sebagai usaha mengelak melaksanakan kaderisasi dan fungsi-fungsinya yang lain. Dalam Pilkada 2010, saya membuat catatan awal sebagai berikut:

Pertama,
fenomena figur versus parpol. Tarik menarik antara figur popular dan kader partai selalu terjadi dalam pilkada. Karena dalam pilkada, pemilih tidak berorientasi pada partai pengusung, tetapi figur orang yang dipilih. Rakyat memilih orang, bukan partai. Ini jelas berbeda dengan pemilu legislatif. Dalm pilkada, terungkap dengan jelas, bahwa sumber pemimpin tidak hanya parpol. Bahkan parpol tampak kedodoran, tak dipercaya dan defisit kader. Hal ini dimungkinkan karena sumber atau figur pemimpin bukan saja dari parpol, melainkan dari birokrat, pengusaha, akademisi, keluarga pejabat, bahkan artis.

Kedua,
dalam pilkada, tampaknya parpol hanya bertindak sebagai "perahu". Sebagai penyedia jasa mengantarkan penumpang ke negeri seberang. Risikonya hubungan "bisnis" ini; pemilik perahu dapat uang dari penumpang. Tak ada ikatan emosional, dan hubungan sesaat; ikatan putus sesampai seberang pulau. Dalam pola pikir ini, fenomena parpol membajak kader parpol lain, kader loncat pagar menjadi lazim. Bahkan di Lampung, pilkada mengisyaratkan dengan jelas bahwa ideologi parpol telah mati. Jika masih tersisa idiologi, itulah utilitarianisme alias pragmatis. Hal ini mestinya ditangisi oleh para fungsionaris parpol. Sampai batas tertentu, pilkada, ternyata justru merusak mekanisme dan kaderisasi parpol.

Ketiga,
dalam pilkada, perilaku parpol sentralistik telah mengabaikan dan mencederai demokratisasi yang berlangsung di daerah. Mekanisme rekrutmen calon dalam pilkada oleh parpol di daerah hanyalah "formalitas dan omong kosong". Mekanisme rekrutmen di daerah, ditabrak dan diterabas oleh keputusan sentralistik elite politik di Jakarta. Kaderisasi menjadi kehilangan gereget dan makna. Parpol, oleh elitenya sering dimaknai sebagai sumber uang, bahkan jalur tol karier bagi keluarga elite parpol. Oleh kadernya, parpol dimaknai sebagai portal penghalang. Ini jelas terlihat, ketika "perahu" Parpol telah dipatok untuk dipakai sebagai kendaraan oleh keluarga atau anak buahnya yang nonkader. Sementara elite parpol yang berkeringat, dalam pilkada memakai "perahu" parpol lain, atau bahkan dengan jalur independen.

Keempat,
dalam pilkada, jelas sekali parpol tidak bisa diandalkan untuk mendulang suara. Ini konsekuensi logis dari kurang optimalnya peran dan fungsi parpol di daerah. Parpol gegap gempita menyerbu pada lumbung-lumbung suara, tetapi usai pemilu kembali sunyi dari aspirasi dan partisipasi konstituennya. Perilaku "kader jenggot" yang sering mengabaikan kerja parpol memiliki konsekuensi parpol tercerabut dari kader di pelosok-pelosok desa. Status parpol sebagai partai kader tetapi memilki pola pikir sebagai massa mengambang. Dengan catatan, terdapat parpol yang telah melaksanakan dan mengandalkan kaderisasi dan jaringan. Selebihnya parpol oportunis. Sering sekali keluhan warga ditujukan kepada pemerintah daerah, bukan kepada parpol. Ini dapat disimak pada ruang publik, seperti media massa dan demontrasi. Ini mengindikasikan bahwa rakyat kurang menghargai parpol yang memang tak bisa diandalkan. Atau rakyat juga tahu, semua tergantung pada birokrat di pemda.

Kelima,
parpol diabaikan. Dalam pilkada, berbagai usaha kandidat untuk mendekati fungsionaris parpol dilakukan agar dapat memakai parpolnya sebagai perahu. Tetapi beberapa kandidat yang berpengalaman dan populer, sesungguhnya mengabaikan parpol. Perhitungannya mahal, boros energi dan belum tentu efektif. Dalam pilkada, jaringan parpol hanyalah satu di antara jaringan yang dapat dipakai, seperti organisasi keagamaan, organisasi kesukuan, dan kekeluargaan, dan tentu media massa hanya sebagai pelengkap.

Perhitungan tersebut kian realistis sejak seseorang dapat menjadi kandidat calon kepala daerah melalui jalur independen. Melalui jalur ini, ia tak perlu repot berurusan dengan elite dan maklar parpol. Energinya langsung fokus pada jaringan nyata yang ada di massa pemilih. Dalam pilkada seperti Lampung, pemilih masih percaya pada "serangan darat". Kampanye dari mulut ke mulut dan tatap muka antara kandidat atau agen dengan pemilih lebih efektif daripada media massa. Apalagi seorang kandidat yang secara sadar telah menyiapkan diri sejak jauh-jau hari.

Sebagai penutup, kita bisa mengatakan defisit kader disebabkan melemahnya kinerja parpol. Kader dan parpol yang potensial menyejahterakan rakyat dan bersinergi, malah saling meninggalkan. Saling membajak calon yang potensial menang dalam pilkada, beberapa kader parpol mengondisikan atau dikondisikan loncat pagar. Parpol belum menjalankan fungsi kaderisasi pemimpin dengan optimal, karena masih disibukkan oleh perebutan dan mengamankan posisi di intern parpol, perebutan kursi di DPR dan DPRD, dan para pemimpinnya sibuk mengamankan posisi politik keluarga elite parpol. Parpol masih lemah dalam penyaluran dan penyaringan aspirasi rakyat (setidaknya pemilihnya). Elite parpol masih disibukkan oleh urusan dan kepentingan diri dan keluarganya. Pilkada adalah sarana yang efektif untuk meneguhkan kekuasaan dan sekaligus menghidupkan peluang mengunduh uang Pusat, yang memang tersentral. Selamat berkompetisi.
Analisa Prilaku Parpol Dalam Pilkada 2010
Persentase perolehan suara partai politik lampung,tanggamus,pringsewu,pesawaran,lampung Barat,lampung Utara,lampung Tengah

Analisa Wajah Bumi 250 juta tahun lagi

Analisa Wajah Bumi 250 juta tahun lagi, Untuk membuat model bumi masa depan jelas harus diketahui kecepatan dari pergerakan kerak-kerak bumi ini terlebih dahulu, kemudian masing-masing kerak lempengan ini ditabrakkan

Diatas itu gambar yang menunjukkan peta kecepatan masing-masing lempengan tektonik yang ada di bumi ini. Lihat panjang dari anak panah menunjukkan kecepatannya. Semakin panjang semakin cepat jalannya. Lempengan IndoAustalia bergerak dengan kecepatan 7-8 cm pertahun kle arah Timur laut. sedangkan Eurasia bergerak ke timur.
Terlihat bahwa ada tubrukan kalau arahnya berbeda. Tubrukan lempeng inilah yang menyebabkan gempa.

Dengan bermodalkan rupa bumi saat ini beserta kecepatan gerakan benua-benua masa kini tentunya dapat dibuat model benua bumi dimasa mendatang.

Bumi saat ini
Bumi saat ini tentusaja bisa kita lihat saat ini juga. Kondisi saat ini merupakan kondisi ideal untuk hidupnya manusia.

Bumi masa depan 50 juta tahun lagi
Seandainya gerakan tektonik lempeng yang terjadi saat ini berlangsung terus hingga 5o juta tahun lagi maka Benua Australia akan menabrak Asia.

Bumi masa depan 150 juta tahun lagi
Samodera Atlantik mulai tertutup. Terkungkung diantara benua-benua besar.
Terbentuk zona penunjaman sepanjang Amerika Utara. Nah saat itu amerika akan gantian menjadi pusat gempa-gempa.

Akibat menunjamnya kerak samodera diantaranya maka daratan Benua Afrika dan Benua Amerika Utara menjadi saling mendekat.

Bumi masa depan 250 juta tahun lagi

“Pangea Ultima” akan terbentuk setelah 250 juta tahunn lagi. Benua Pangea masa depan, “Pangea Ultima” terbentuk akibat penunjaman kerak-kerak samodera yang habis menunjam kedalam mantle bumi. Akhirnya mempertemukan seluruh benua-benua yang ada di Bumi.

Dengan “pertemuan” benua-benua ini kemungkinan akan menyebabkan adanya tubuh air yang “terjebak” diantara benua-benua ini. Disini dunia mengajarkan pada manusia.

Bagaimanapun semua ini secara alami akan bersatu.
Kenapa manusia harus selalu beradu
Tidak saling mengajukan ilmu
Tetapi kenapa malah mengajukan serdadu
MAKALAH Analisa Wajah Bumi 250 juta tahun lagi