Di tengah hiruk pikuk bangsa yang baru menyelesaikan Pemilihan presiden yang mengeluarkan dana yang tidak sedikit mencapai 5 triliyun, pesta demokrasi, pemerintah perlu berbangga hati dengan prestaasi yang dicapai, keberasilan dalam menggelar pilpres, kepolisian bertepuk dada dengan di tangkapnya para teroris yang berasil meledakkan bom di hotel JW marriot,
Entah benar ataukah scenario baru dalam dunia baru,atau kata pepatah maling teriak maling, selesai menghebohkan negeri dari sabang ampai merauke dengan aksi bom, baru baru ini bangsa ini menangis dengan terjadinya gempa yang berkekuatan 7,3 sr, dan apakah ini yang diramalkan oleh para normal bahwa pasca pilpres selalu menelan korban coba kita tengok kapan terjadinya gempa syunami aceh kenapaya pasca PiLPRES terjadi GEMPA....?
para pengusaha mulai berbenah setelah kebijakan penghapusan subsidi minyak tanah menjadi gas, banyak agen minyak tanah beserta karyawannya kehilangan pekerjaan karena kebijakan konversi minyak tanah ke gas.
Kejadian demi pristawa keberhasilan pilpres,penangkapan pelaku Bom, yang menghiasi layar media elektronik, akan tetapi saudara kita di sebelah timur Kabupaten Yahukimo, menangis merintih, mereka tidak tau menau tentang kejadian-kejadian yang menghebohkan bangsa ini, yang mereka mau tau adalah kenapa pemerintah lambat membantu mereka yang sedang mengalami kelaparan sekian lama saudara kita menderita baru hari ini presiden dapat informasi dari sumber lain. Disebutkan bencana kelaparan di Bumi Cendrawasih memang benar terjadi.
"Tapi itu masih sebatas informasi. Makanya Pak SBY mengistruksikan Menko Kesra mengecek ke lokasi," ujar Kepala Biro Humas Depsos Heri Kristanto kepada okezone di Jakarta, Senin (7/9/2009).
Berdasarkan informasi yang didapat Departemen Sosial, bencana kelaparan memang melanda beberapa desa di Yahukimo. Namun tidak menyentuh desa-desa binaan Kementrian Kesra. "Dulu ada lima desa yang dibina Menko Kesra, infonya kelaparan terjadi di luar desa binaan," pungkasnya.
Departemen Sosial menyayangkan sikap pemerintah setempat yang kurang berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Sehingga kesan yang muncul seolah-olah pemerintah daerah sudah mampu mengatasi musibah yang terjadi. Padahal Pemerintah Pusat siap bertindak cepat memberikan bantuan bahan makanan dan obat-obatan apabila sudah ada laporan dari pemerintah daerah.