45 Ribu Facebooker Dukung Boikot Bayar Pajak , Kasus mafia pajak oleh Gayus Tambunan menyulut gerakan ’’1.000.000 Dukung Boikot Bayar Pajak untuk Keadilan”. Hingga tengah malam tadi, dukungan Facebooker sudah mencapai 45 ribu. Penggagas aksi ’’pembangkangan’’ sipil itu adalah Alexander A. Spinoza. Ia membawa slogan ’’Bayar pajak cuma buat dinikmati Gayus dan teman-temannya? NO WAY!’’Diketahui, saat ini sekitar 16 juta wajib pajak terdaftar alias ber-NPWP (nomor pokok wajib pajak) sedang sibuk memenuhi tenggat 31 Maret untuk penyerahan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak. Tak disangka, aneka kasus pajak yang melibatkan pegawai dan mantan pegawai pajak malah mencuat..
Yang paling mutakhir adalah makelar kasus (markus) pajak senilai Rp25 miliar yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak golongan 3A, Gayus Tambunan. Pria yang baru berumur 30 tahun dan golongan kepegawaiannya baru III A itu sudah memiliki rekening berisi Rp25 miliar
Alexander menyatakan, awalnya aksi yang ia gagas untuk merespons mobil mewah dan pembangunan pagar istana yang mahal. ’’Saya menggagasnya pada awal Januari 2010 dengan logo pajak = kemewahan,’’ paparnya.
Sehingga jika kini mencuat saat persoalan Gayus, menurut Alexander tidaklah demikian. ’’Tujuan grup ini kecil kalau saya mengurusi Gayus. Ini untuk yang lebih besar, bahwa ada yang tidak layak didapati dari rakyat membayar pajak,’’ ujarnya. ’’Yang mendasarinya, apa yang didapat rakyat dari pajak. Jalan, itu pun rusak. Kalau bencana, pemerintah jauh. Ini permasalahan,’’ ujar warga Cempaka Putih Timur Raya No. 45, Jakarta, tersebut.
Dia juga menyindir pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring bahwa aksinya ini merupakan gerakan yang tidak simpatik. ’’Kalau bencana, pemerintah jauh. Ini permasalahan yang harus diselesaikan. Pajak terselewengkan karena aparat negara tidak bisa menindak tegas. Padahal, korupsi itu terorganisasi. Saya rasa itu karakter dan harus dibenahi,’’ tegasnya.
Sebelumnya, Menkominfo Tifatul Sembiring menilai gerakan tolak pajak tidak simpatik. Soalnya, pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk pembangunan. ’’Gerakan itu kontraproduktif. Karena masukan negara dari pajak, kalau mau membangun tentu tidak mudah,’’ kata dia.
Menurut Tifatul, pembangunan tidak akan berjalan mudah dengan munculnya gerakan tolak pajak. ’’Satu orang saja sudah cukup merusak pembangunan, apalagi 1.000 orang. Ini lebih parah,’’ katanya.
Menurut mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera ini, kekecewaan terhadap penyelewengan oleh pegawai pajak tidaklah diapresiasi demikian. ’’Tidak semua pegawai pajak begitu. Kalau ada masalah hukum, ada penyelewengan, diperbaiki,’’ ujarnya,
Hayo Gabung http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=ts&gid=260450326078