SBY Susun Kabinet Balas Budi

Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang disusun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai bernuansa balas budi. Ekspektasi terhadap kabinet ahli belum tercapai.

Penilaian tersebut muncul dari peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi, setelah mengamati audisi calon menteri yang berlangsung selama sekitar 10 jam sejak pukul 10.00 dan berakhir pukul 20.30. Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Wapres terpilih Boediono memulai audisi dengan memanggil 16 dari 34 calon menteri di kediaman pribadi SBY Kompleks Puri Cikeas Indah, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Hari ini, Minggu (18-10), audisi dilanjutkan dengan memanggil 18 calon menteri


Kentalnya nuansa balas budi itu tampak dari calon yang ikut fit and proper test, khususnya kandidat dari lima parpol koalisi Partai Demokrat pada pilpres lalu. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Qodari menilai SBY cenderung mengedepankan tiga hal dalam penentuan pembantunya yakni chemistry, keterwakilan, dan kompetensi.



Elite parpol dan tim sukses yang dipanggil mengikuti audisi gelombang pertama yakni Mensesneg Hatta Rajasa (PAN) yang juga Ketua Tim Sukses SBY-Boediono. Marsekal (purn) Joko Suyanto (Demokrat/Wakil Ketua Tim Sukses SBY-Boediono), Tifatul Sembiring (PKS/Tim Sukses SBY-Boediono), Syarif Hasan (Demokrat/Tim Sukses SBY-Boediono), Salim Segaf Al Jufri (PKS), Muhaimin Iskandar (PKB/Tim Sukses SBY-Boediono), Gawaman Fauzi (Gubernur Sumatra Barat/pembaca naskah deklarasi pasangan SBY-Boediono di Bandung). Sedangkan Agung Laksono disodorkan Golkar pascamunas di Pekanbaru Riau.

Menurut Burhanuddin Muhtadi, tidak ada kejutan berarti dari calon menteri yang dipanggil SBY dan Boediono. "Banyak kandidat yang belum memenuhi kaidah kompetensi, pengalaman, dan profesional," kata Muhtadi.





Dia mencontohkan Agung Laksono. Menurut dia, SBY berusaha mengakomodasi Partai Golkar sehingga memanggil Agung. Padahal, sejumlah pihak menilai Agung terkait dalam kasus tidak dinyanyikannya lagu Indonesia Raya dalam acara kenegaraan Rapat Paripurna DPR sampai hilangnya ayat tembakau dalam UU Kesehatan.

Pengamat politik UGM Ari Dwipayana menambahkan sebagian dari 16 nama calon menteri yang dipanggil itu memperlihatkan SBY menjalankan politik akomodasi parpol dan tim sukses. Menurut dia, SBY hanya mengacu pada parpol koalisi dan tim sukses dalam memilih menteri. "Padahal masih banyak orang yang kompeten di luar sana tapi bukan dari tim sukses maupun parpol," kata dia sambil menambahkan belum ada sosok kritis yang dipanggil SBY.