Alasan Pemberhentian Program BLT, Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2010, dihentikan sementara."Untuk sementara, pada tahun 2010 ini BLT tidak dianggarkan," kata Agung, usai berkunjung di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung, Jum`at (12/3).Agung menjelaskan, alasan penghentian sementara program BLT sebesar Rp300 ribu/bulan mulai tahun 2010 ini adalah membaiknya kondisi perekonomian. Selain itu, Agung menambahkan, konsep BLT diprogramkan oleh pemerintah tergantung situasi dan kondisi perekonomian di Indonesia. "Jika tidak ada kondisi yang sangat buruk seperti kenaikan harga BBM, krisis keuangan, melonjaknya harga kebutuhan bahan dasar dan lain sebagainya, maka BLT tidak dianggarkan," katanya.
Meski demikian, Agung menegaskan jika program bantuan lain seperti bantuan lanjut usia, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tetap dilanjutkan. "Program bantuan lain yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat tetap akan dilanjutkan," katanya. Bahkan, Agung juga mengatakan, jika Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat juga mencanangkan berbagai program terobosan untuk masyarakat Indonesia.
Bantuan tersebut di antaranya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), program penataan kali Ciliwung dan Citarum, penataan bantaran rel kereta api, percepatan penanggulangan bencana alam dan program bedah kampung di pedesaan.
Menteri juga menambahkan, pihaknya akan memprioritaskan program-program tersebut untuk wilayah Indonesia bagian timur yang dinilai masih sangat membutuhkan program peningkatan kesejahteraan rakyat.
Kontraproduktif?
Di Padang, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang (UNP) Prof Dr Syamsul Amar MS, menyatakan langkah pemerintah menghentikan BLT pada 2010, merupakan kebijakan kontradiktif dalam perekonomian.
"Ada dua kebijakan kontraproduktif pemerintah pada 2010. Pertama menghentikan BLT, dan kedua akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL)," kata Syamsul, Sabtu, ketika ditanya berkaitan dengan pernyataan Menko Kesra di Banduing.
Menurut dia, dua kebijakan pemerintah tersebut akan berimbas pada anjloknya demand (permintaan) masyarakat. BLT merupakan subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tertentu, agar mampu memenuhi kebutuhan minimal. Penerimanya adalah masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah.
Jika BLT dihilangkan, kata Syamsul, tingkat kesejahteraan rakyat miskin akan terus menurun. demand mereka rendah. Akibatnya, program negara welfare state tidak terwujud.Ditanya soal pernyataan Menko Kesra Agung Laksono bahwa perekonomian negara membaik, Syamsul mempertanyakan, ekonomi masyarakat lapisan mana yang membaik.
"Persoalan ekonomi kita adalah terkait disparitas (perbedaan) yang tinggi dalam pendapatan. Ekonomi membaik itu ada pada level menengah ke atas. Sementara di level bawah, dari waktu ke waktu tidak jauh berubah," kata Syamsul.Meski begitu, dia menyatakan setuju BLT dihilangkan, namun harus dilakukan secara bertahap.
Apakah dihentikan BLT, karena anggarannya telah dipakai untuk
menambahkan kekayaan para petinggi negara. Lantas bantuan A$215 milyun yang diberkian oleh Australia untuk membasmi kemiskinan dikemanakan?