Buku Public Private Partnership: Infrastructure Projects in Indonesia 2010-2014 ; Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menawarkan skema kerja sama pemerintah dan swasta untuk pembangunan Jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Jembatan sepanjang 31 kilometer ini butuh dana lebih dari Rp 100 triliun.
Presiden Yudhoyono mengemukakan hal itu saat membuka Asia Pacific Ministerial Conference on Public Private Partnership for Infrastructure Development 2010, yang dirangkaikan dengan pameran dan konferensi Infrastruktur Asia 2010 di Arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/4/2010).
Konferensi tingkat menteri se-Asia Pasifik ini merupakan tindak lanjut Deklarasi Seoul yang dihasilkan pada konferensi para menteri tahun 2007 di Seoul, Korea Selatan.
Melalui konferensi ini pula direncanakan untuk disusun Deklarasi Jakarta yang akan menyempurnakan Deklarasi Seoul. Deklarasi ini merupakan skim atau bentuk kerja sama pemerintah dengan swasta di negara-negara Asia Pasifik.
”Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami akan mewujudkan rencana pengembangan jaringan koneksi infrastruktur antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera,” ungkap Presiden.
Presiden menjelaskan, pembangunan jembatan ini terintegrasi dengan pengembangan wilayah di sekitarnya. Selain menghubungkan dua pulau besar dengan total penduduk terbesar di Indonesia, Jembatan Selat Sunda juga dapat meningkatkan konektivitas sesama negara di Asia. Jembatan ini dijadwalkan selesai tahun 2025. ”Pembangunan jembatan itu akan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi bersama di Asia,” ujarnya.
Untuk mendorong partisipasi pihak swasta dalam proyek jembatan ini, Pemerintah Indonesia telah menawarkan proyek pembangunan jembatan itu pada buku Public Private Partnership: Infrastructure Projects in Indonesia 2010-2014. Daftar penawaran proyek infrastruktur yang sudah siap ditenderkan juga disosialisasikan pada konferensi ini.
Presiden menjelaskan, pembangunan infrastruktur Indonesia diarahkan untuk memperkuat konektivitas domestik, termasuk di wilayah kepulauan.
Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur itu diutamakan untuk menyelesaikan konstruksi, rehabilitasi, serta pemeliharaan jalan dan jembatan.
Jaringan jalan dan jembatan yang diprioritaskan ini berada di lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua dengan panjang total 19.370 km pada 2014.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, konferensi ini memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menyampaikan informasi tentang peraturan perundangan terbaru yang mendorong percepatan penyediaan infrastruktur.
Para peserta juga berbagi informasi tentang praktik terbaik dalam penyiapan dan pembangunan proyek infrastruktur. Dalam konferensi ini juga dijajaki upaya mitigasi risiko investasi untuk mendorong keterlibatan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur.