Jembatan Suramadu Diancam Diblokade ; Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim meminta agar para tokoh masyarakat dan dinas terkait, seperti DLLAJ Jatim menenangkan Paguyuban Mobil Penumpang Umum se Madura (Kompas) yang mengancam akan memblokade Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), Rabu (7/4) besok.Wakil Ketua KPP Jatim Wahyu Kuncoro menilai, sampai saat ini sistem pengelolaan Jembatan Suramadu masih dalam proses. Kondisi seperti ini, cukup menyulitkan utamanya bagi para pengusaha angkutan umum dan DLLAJ.
”Untuk itu, kami meminta agar DLLAJ, pemda dan tokoh masyarakat untuk melakukan beberapa langkah, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang,” kata Wahyu, Selasa 6 April 2010.
Seperti diberitakan Senin kemarin, Kompas mengancam akan melakukan blokade di Jembatan Suramadu jika bus tetap melintas di jembatan tersebut pada 7 April. Langkah ini mereka lakukan mengacu hasil pertemuan yang digelar di DLLAJ Provinsi Jatim 1 April.
Dalam pertemuan itu, klaim Kompas ada kesepakatan bus diharuskan kembali pada trayek lama yakni hanya melintasi Perak-Feri- Kamal, Bangkalan. Mulai Rabu (7/4) bus tidak boleh melewati Jembatan Suramadu. Meski dari DLLAJ Jatim tidak mengeluarkan izin pelarangan sebagaiman diklaim pihak Kompas.
Menurut Wahyu, langkah jangka pendek terkait dengan ancaman Kompas sebaiknya DLLAJ, Pemda dan tokoh masyarakat bisa mendekati mereka dan memberikan penjelaskan tentang mekanisme dan proses yang sedang dilakukan untuk masalah trayek tersebut.
Sedangkan langkah jangka panjangnya pemda dan DLLAJ diminta untuk segera membuat roadmap tentang pengaturan lalu lintas serta trayek untuk angkutan umum yang melintas di Suramadu.
”Sedang untuk pengusaha angkutan, kami mengharapkan kerja sama aktifnya untuk mendukung pembangunan dan sabar untuk menunggu pengelolaan terkait dengan trayek tersebut,” paparnya.
Wahyu juga meminta Pemprov Jatim segera melakukan koordinasi dan pertemuan bersama pemda se-Madura, Pemkot Surabaya, DLLAJ serta pengusaha angkutan umum untuk membicarakan hal tersebut. Juga untuk membicarakan nasib penyeberangan di Kamal. Sehingga, bisa ditemukan penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak.
Anggota Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD Jatim, Jalaludin Alham mengharapkan agar sekelompok pebisnis yang ada di Madura bisa menghormati masyarakat umum yang ingin menikmati pembangunan khususnya Jembatan Suramadu.
Sebab, tujuan dibangunnya Suramadu tidak lain untuk mempercepat lajunya perekonomian di Pulau Madura. ”Kami menghargai mereka untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, kami minta mereka juga menghargai masyarakat luas,” tuturnya.