Demi didukung Demokrat, Calon walikota bayar 10 Milyar, Fantastis, ini mungkin ungkapan yang akan pertama kali terucap saat mendengar isu bahwa mantan penjabat (Pj) walikota Medan, Rahudman Harahap, harus membayar Rp10 M demi mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat di ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) kota Medan, periode 2010-2015.Isu ini sendiri muncul setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menganulir ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kota Medan, Denni Ilham Panggabean, yang sudah mencalonkan diri sebagai walikota Medan, berpasangan dengan Dianto MS, kader partai yang kini menjabat sebagai anggota DPRD kota Medan.
Namun hal ini ternyata dibantah tegas oleh ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Sutan Bathoegana. Ia menyatakan kalau partainya tak pernah memperjualbelikan nama Demokrat dalam proses dukung mendukung pasangan calon walikota-wakil walikota di pilkada kota Medan.
"Kita memberikan dukungan pada Rahudman untuk menjadi walikota Medan, bukan karena partai ini dibayar. Melainkan, dikarenakan hasil survei LSI yang menyatakan kalau mantan Pj Walikota Medan berada di urutan teratas di kota Medan," ungkapnya.
Sambungnya, survei ini sendiri dilakukan setelah belajar dari pengalaman di beberapa daerah, dimana kader partai biru selalu kalah dalam pada pelaksanaan pilkada."Belajar dari sinilah, sehingga kita memberikan kesempatan pada orang yang bukan kader partai, bisa menumpang partai untuk mejadi kepala daerah. Namun syaratnya tetap harus sosok yang sudah cukup dikenal warganya," katanya.
Walau belum bisa merincikan besaran jumlah dana yang nantinya akan digunakan untuk pemenangan Rahudman-Eldin dalam pilkada kota, sekretaris kordinator wilayah Sumut Partai Demokrat ini membenarkan kalau ada cost politik yang harus disediakan untuk pemenangan Rahudman-Eldin.
"Kalau bayar partai tak ada. Namun dana untuk pemenangan memang ada. Tapi jumlahnya belum bisa diberitahukan, sebab masih dalam penyusunan anggaran," tandasnya.